Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menyarankan agar Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dapat memberdayakan dan mempromosikan para perwira di tanah Papua atau Orang Asli Papua (OAP).
Menurut dia hal tersebut penting karena rasio Orang Asli Papua dalam institusi Polri sangat terbatas, khususnya jabatan strategi seperti Kapolres, Kapolda, bahkan di Mabes Polri.
"Apabila merujuk pada pernyataan Presiden pada Oktober 2019 lalu, Presiden Jokowi pernah berjanji di hadapan publik, bahwa jika Papua aman, maka kenaikan pangkat akan diberikan kepada Irjen Paulus Waterpauw," kata Filep di Jakarta, Jumat.
Baca juga: DPD berharap penanganan hukum lebih transparan pada Kapolri baru
Baca juga: DPD RI sampaikan tantangan Listyo Sigit pimpin Polri
Dia menilai sangat wajar apabila Presiden memberikan syarat khusus bagi kenaikan pangkat Kapolda Papua namun jika pertimbangannya adalah Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), di Papua telah mampu dikendalikan Irjen Paulus Waterpauw dengan pendekatan sosial kemasyarakatan selama ini.
Menurut dia, walaupun di beberapa tempat di Papua masih terjadi kontak senjata, namun hal tersebut bukan semata-mata hanya tanggungjawab Kapolda Papua, melainkan dua institusi yaitu TNI dan Polri.
"Apalagi terdapat sederetan prestasi Irjen Paulus mulai dari pemberantasan narkoba, miras hingga persoalan korupsi," ujarnya.
Filep mengatakan, apabila dibandingkan kebijakan pengkaderan di institusi TNI dalam penempatan jabatan strategi misalnya almarhum Herman Asaribab yang dipromosikan sebagai Wakasad TNI Angkatan Darat.
Baca juga: Kapolri sampaikan program 100 hari pertama dalam Commander Wish
Baca juga: Listyo Sigit akan bantu Pemerintah kawal pertumbuhan ekonomi nasional
Selain itu menurut dia, Letnan Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau yang pernah menjabat sebagai Komandan Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat, dan Letnan Jenderal TNI Ali Hamdan Bogra, S.I.P. pernah menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.
Dia menilai, kebijakan penempatan jabatan di TNI bagi putra-putri asli Papua juga dapat dilakukan di unsur Polri untuk memberdayakan Orang Asli Papua.
"Sehingga, putra putri asli Papua yang mengabdikan dirinya di institusi Polri dapat diberikan amanah yang lebih besar, tidak hanya di wilayah Papua tetapi juga di luar Papua," katanya.
Menurut Filep, hal itu yang disebut keadilan dan afirmasi Orang Papua sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Dia mencontohkan di Polri ada beberapa putra Papua seperti Brigjen Petrus Waine yang sudah menjalani masa pensiun, Brigjen Ayub Asaki (alm) yang pertama kali menjabat Wakapolda Irian Jaya.
"Sekarang yang sedang meniti karir adalah Kombes Jhonny Isir, AKBP Semmy Ronny Thabaa, juga AKBP Victor Mackbon. Putra-putra Papua ini merupakan kebanggaan Papua. Bila mau jujur, ruang dialog justru lebih terbuka bila Orang Papua menduduki jabatan-jabatan strategis di NKRI," katanya.
Dia menegaskan bahwa permintaan masyarakat Papua agar putra-putri Papua diperhatikan dalam jabatan strategis di NKRI, adalah bagian tuntutan akan keadilan.
Baca juga: Senator: Kapolri baru harus perhatikan eksistensi UU Otsus Papua
Baca juga: Anggota DPD: Otsus Papua harus dievaluasi menyeluruh
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2021
