Kemensos kucurkan Rp1,6 miliar santunan untuk korban gempa Sulbar

Mamuju (ANTARA) - Kementerian Sosial Republik Indonesia mengucurkan bantuan Rp1,6 miliar uang santunan kepada keluarga korban yang meninggal akibat gempa bumi dengan magnitudo 6,2 di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Pemberian santunan itu dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kepada Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, di Posko Induk Penanggulangan Bancana Gempa Bumi Sulbar, di kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis.

Santunan tersebut akan diberikan kepada para ahli waris korban gempa bumi, yakni masing-masing Rp15 juta.

Komandan Satgas Bencana Gempa Bumi Sulbar Brigjen TNI Firman Dahlan mengatakan, korban meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene pada 15 Januari 2021 sebanyak 105, sebanyak 95 di antaranya di Kabupaten Mamuju, 10 orang di Kabupaten Majene dan tiga orang dinyatakan hilang.

"Korban meninggal akibat gempa sebanyak 105 dan tiga orang dinyatakan hilang. Pencarian korban hilang akibat gempa tersebut sudah dihentikan karena pihak keluarga korban sudah menerima dan ikhlas," kata Firman Dahlan yang juga menjabat sebagai Komandan Korem 142/Tatag.

Sementara, Menko PMK Muhadjir Effendy mewakili pemerintah pusat, menyampaikan duka dan rasa prihatin atas musibah gempa bumi yang terjadi di Mamuju dan Majene.

Ia berharap, masyarakat di Sulbar dapat mengambil hikmah atas musibah yang terjadi tersebut.

"Saya berharap, masyarakat dapat mengambil hikmah dari musibah gempa yang terjadi. Terima kasih kepada semua pihak, termasuk relawan dan ormas yang ikut terlibat menangani bencana gempa bumi di Majene dan Mamuju," ujar Muhadjir Effendy.

"Berbagai bentuk bantuan ini, baik dari provinsi tetangga, pemerintah pusat maupun ormas yang ikut menangani merupakan sikap kegotong-royongan sebagai falsafah hidup," tambahnya.

Pemerintah pusat lanjutnya, akan terus ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan dampak dari gempa, baik ketika di masa tanggap darurat ini, sampai nanti masa transisi dan memasuki rehab dan rekonstruksi.

"Tapi, pemerintah pusat tentu memiliki keterbatasan dan akhirnya juga akan terpulang kepada masyarakat Sulbar. Karena itu kita harapkan semua stimulan yang berasal dari pemerintah pusat itu sebetulnya hanya mendorong agar masyarakat dan pemerintah daerah di Sulbar menyelesaikan masalahnya sendiri," terang Muhadjir Effendy.