"Penggunaan Silpa harus ada persetujuan DPR, itu akan digunakan untuk penambahan insentif dalam rangka antisipasi krisis global dan digunakan untuk menutup defisit APBN 2009," kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati usai rapat kerja Depkeu dan Bappenas yang membahas tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010 di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa.
Menurut Menkeu, pemerintah akan menyampaikan itu semua, dan saat ini sedang disusun laporan perubahan APBN 2009. "Kita sedang susun, nanti schedulenya di DPR. Jadi kita menggunakan pasal 23 UU APBN 2009 dengan konsultasi intensif dengan DPR," katanya.
Ia menyebutkan, APBN 2009 mengalami perubahan sangat drastis dari sisi asumsi, target penerimaan, belanja, subsidi, dan lainnya. "Dengan DPR terus kita konsultasikan perubahan APBN 2009, kita usulkan menggunakan pasal 23 untuk merevisinya," katanya.
Pasal 23 UU APBN 2009 memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kondisi tertentu.
Menurut pasal tersebut beberapa situasi yang membahayakan APBN antara lain yaitu jika terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi di APBN, ada deviasi asumsi makro lain yang menyebabkan turunnya penerimaan negara atau bertambahnya belanja negara yang signifikan.
Sebelumnya DPR juga memahami rencana pemerintah memberikan stimulus bagi perekonomian dengan dukungan dana sebesar Rp50,5 triliun pada 2009 ini untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi.
Ketua DPR Agung Laksono menyebutkan dari angka itu, Rp12,5 triliun dari APBN 2009 yang telah dibahas dewan, adapun dana Rp38 triliun yang bersumber dari silpa, harus dibicarakan dulu dengan dewan sesuai ketentuan pasal 3 ayat 7 dan 8 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Dewan menghendaki agar penggunaannya benar-benar terarah, sesuai program, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
