PLN perlu jaga operasional terkait fluktuasi harga batubara acuan

kami minta PLN tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan PLN untuk tetap jaga stabilitas operasional sektor kelistrikan bagi masyarakat Nusantara meski ada fluktuasi dalam harga acuan dari komoditas batubara.

"Dalam Rapat Panja waktu itu PLN tidak menyebut akan melakukan pemadaman listrik bergilir kalau harga batu bara naik. Karena itu kami minta PLN tetap konsisten memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," kata Mulyanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga batu bara acuan per-Januari 2021 menjadi 75,84 dolar AS/ton. harga tersebut naik 16,19 dolar AS/ton atau naik 27,14 persen dibanding harga Desember 2020 yang masih berada di level 59,65 dolar AS/ton.

Mulyanto menolak kenaikan harga batu bara dijadikan alasan bagi PLN untuk melakukan pemadaman listrik secara bergilir hingga Maret 2021.

Mulyanto menyebutkan kebijakan pemadaman listrik bergilir ini biasanya dilakukan karena faktor kekurangan pasokan, perbaikan dan perawatan, serta kalau ada keperluan lain yang mendesak.

Ia menyadari bahwa kenaikan harga batu bara ini pasti akan mempengaruhi besaran harga dan kapasitas produksi listrik, namun PLN tetap diminta untuk melakukan upaya efisiensi agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

Sebelumnya, Kementerian ESDM memastikan pasokan batubara untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) tetap bisa berjalan, sekaligus membantah soal kemungkinan adanya pemadaman listrik bergilir.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Rabu (27/1), mengatakan telah mengantongi komitmen dari 54 perusahaan pemasok batubara untuk memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah disepakati.

"54 perusahaan ini sudah menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan dan pada waktu yang disepakati," katanya.

Kendati demikian, Ridwan mengatakan stok batubara di PLTU PLN tercatat hanya tinggal lima hari, merosot dari stok normal yang seharusnya sekitar 15 hari.

"Dalam rapat terakhir, kemarin saya tanya, pasokan per hari tersedia untuk berapa hari? Dijawab, sampai saat ini minimal tersedia pasokan batubara untuk 5 hari. Jadi sudah tersedia untuk 5 hari minimal untuk pasokan batubaranya," katanya.

Ridwan menjelaskan pemerintah punya tugas untuk memastikan pasokan energi untuk pembangkit listrik tidak kurang. Namun, ia mengakui, ada beberapa kondisi yang mempengaruhi proses bisnis rantai pasok batubara ke listrik.

Ketiga hal itu yakni kondisi business to business antara PLN dan perusahaan pemasok batubara, kontribusi kebijakan pemerintah yang menjadikan batubara menjadi barang kena pajak serta faktor cuaca.