Polda Kalteng siagakan 580 personel antisipasi kamtibmas sidang MK

Palangka Raya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menyiagakan 580 personel pascasidang perselisihan pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kapolda Kalteng Irjen Pol. Dedi Prasetyo melalui Kabid Humas Kombes Pol Krismanto Eko Saputro di Palangka Raya, Rabu, mengatakan, personel sebanyak akan dilibatkan pengawasan kegiatan masyarakat dengan melakukan patroli dialogis.

"Kami antisipasi hal ini agar kamtibmas Kalteng kondusif, jangan sampai perselisihan pilkada membuat hal yang gaduh daerah. Semua pihak harus menerima apa yang menjadi keputusan MK nantinya," katanya saat menghadiri Apel Siaga dan Patroli Skala Besar dalam rangka Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pascasidang MK.

Dalam pelaksanaannya, lanjut dia, kegiatan patroli skala besar dengan sejumlah armada yang telah disiapkan itu difokuskan pada tiga wilayah.

Tiga wilayah tersebut terdiri atas Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Kapuas.

Selain berpatroli di tiga wilayah, sejumlah personel juga telah disiagakan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalteng dengan tujuan mengantisipasi adanya aksi massa yang tidak terima dengan putusan MK.

"Anggota yang berpatroli nantinya juga diminta untuk mengimbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes). Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat terhadap prokes di tengah pandemi COVID-19," katanya.

Apel Siaga dan Patroli Skala Besar dalam Rangka Antisipasi Gangguan Kamtibmas Pascasidang MK yang dilaksanakan di halaman Barigas Mapolda Kalteng, juga diselenggarakan di seluruh jajaran polresta dan polres di provinsi setempat.

"Itu artinya seluruh kekuatan Polri siap untuk mengamankan daerah pascaputusan MK tentang perselisihan pilkada Kalteng," kata perwira Polri berpangkat melati tiga itu.

Berdasarkan pantauan di lokasi kegiatan, sejumlah armada di satuan kerja (satker) di Mapolda Kalteng dilibatkan dalam antisipasi pengamanan pascasidang MK tersebut.

Personel yang terlibat juga dilengkapi senjata laras panjang, pistol, dan rompi antipeluru agar mereka melaksanakan patroli aman dari hal-hal yang tidak diinginkan.