IDI siap fasilitasi tenaga kesehatan daftar vaksinasi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) siap memfasilitasi tenaga kesehatan mendaftar untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19.

"Bagi kawan-kawan yang kesulitan silakan hubungi IDI setempat atau bisa langsung ke saya untuk saya berikan akses mendaftar vaksinasi supaya penyuntikan vaksin ke kawan-kawan bisa lancar," kata Ketua IDI Daeng M Faqih di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Daeng Faqih menjalani vaksinasi COVID-19 kedua menggunakan vaksin Sinovac bersama dengan Presiden Joko Widodo, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Amirsyah Tambunan, Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Ahmad Ishomuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, pesohor Raffi Ahmad, serta tokoh lain yang menjalani vaksinasi pertama pada 13 Januari 2021.

"Vaksinasi hari ini alhamdulillah lancar, tidak berbeda dengan vaksinasi yang pertama," kata Faqih.

Faqih berpesan kepada para tenaga kesehatan (nakes) agar tidak khawatir menjalani vaksinasi COVID-19.

"Saya sudah mewakili ikatan dokter, kemudian ada kawan-kawan yang mewakili bidan, perawat, apoteker. Jadi kawan-kawan nakes tidak perlu khawatir karena alhamdulillah efek samping yang saya rasakan itu minimal sekali. Hanya terasa pegal di tempat suntikan, lima jam sudah mereda," katanya.

"Jadi jangan khawatir, karena vaksinasi ini untuk kita yang tiap hari bertemu pasien dan risikonya tinggi, jadi kita harus cepat-cepat divaksin," ia menambahkan.

Menurut informasi yang disiarkan di laman Kementerian Kesehatan, hingga 25 Januari 2021 sudah ada 161.959 orang yang tergolong sebagai sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang sudah mendapat suntikan vaksin COVID-19.

Menurut Kementerian Kesehatan, seluruhnya ada 1,48 juta anggota SDMK yang menjadi target vaksinasi COVID-19 dan 1,45 juta orang di antaranya sudah melakukan registrasi ulang untuk menjalani vaksinasi.

Pemerintah berencana untuk memvaksinasi 181,5 juta penduduk untuk menciptakan kekebalan komunal terhadap COVID-19. Pada vaksinasi pada tahap pertama, pemerintah menjadikan sumber daya manusia di bidang kesehatan sebagai sasaran prioritas.