"Defisit itu yang penting bisa dibiayai, tidak melanggar UU, ada sumber pembiayaannya, dan digunakan untuk kepentingan stimulus ekonomi," kata Anggito Abimanyu di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa.
Menurut dia, dengan alasan itu maka rencana pemerintah menaikkan defisit APBN 2009 dari 1,0 persen menjadi 2,5 persen, bisa diterima.
"Saya rasa harusnya bisa diterima, ada prinsip-prinsip yang menjustifikasi," katanya.
Sebelumnya Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan
menaikkan defisit APBN 2009 dari semula Rp51,3 triliun (1,0 persen dari PDB) menjadi Rp132 triliun (2,5 persen) atau naik Rp80 triliun.
Defisit itu akan ditutup dengan silpa 2008 sebesar Rp51 triliun dan tambahan pinjaman luar negeri sekitar Rp30 triliun.
Sementara asumsi pertumbuhan ekonomi akan turun dari 6,0 persen menjadi 5,0 persen, harga minyak dari 80 dolar AS per barel menjadi 45 dolar AS, kurs rupiah dari Rp9.400 menjadi Rp11.000 per dolar AS, inflasi dan suku bunga SBI 3 bulan tetap yaitu 6,2 persen dan 7,5 persen.
Dari sisi penerimaan negara akan ada penurunan dari Rp985,7 triliun menjadi Rp857,7 triliun. Penerimaan pajak turun Rp54 triliun dari Rp725 triliun menjadi Rp671,9 triliun.
Sementara itu, mengenai insentif fiskal 2009, Anggito mengatakan, sektornya sudah ada dan nanti akan disampaikan ke DPR.
"Sektornya udah ada, nanti dibahas dengan DPR, ada PPN dan PPh kita mixed. Kemarin kan sudah disampaikan yang PPh 21 itu untuk apa saja," kata Anggito.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
