Baleg DPR: UU pangan strategis bagi kemampuan produksi secara mandiri

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya menilai undang-undang tentang pangan penting dan strategis untuk peningkatan kemampuan produksi pangan secara mandiri.

"Tujuan undang-undang pangan ini dibentuk yakni untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat," kata Willy dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, keberadaan UU tentang pangan guna mewujudkan tingkat kecukupan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, juga untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi, meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Kemudian meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat.

"Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional," kata legislator tersebut.

Willy juga menekankan agar semua pihak bahu membahu meningkatkan produksi pangan dalam negeri secara mandiri.

Sebelumnya Anggota Badan Legislasi DPR RI Darori Wonodipuro menginginkan satgas pangan dapat lebih aktif dalam melakukan pengawasan guna menghilangkan hambatan seperti permainan atau aksi menahan distribusi pangan di sejumlah wilayah.

Menurut dia, aksi menghambat distribusi bahan pangan itu antara lain adalah untuk menaikkan harga.

Ia juga mengingatkan bahwa saat ini setidaknya ada delapan undang-undang terkait pertanian yang direvisi dan dimasukkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, termasuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.