Legislator minta Pemprov Sulbar penuhi hak kaum rentan di pengungsian

Di lokasi pengungsian, kelompok rentan tersebut rawan mengalami praktik-praktik kekerasan.

Palu (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hatta Kainang meminta Pemprov Sulbar untuk memenuhi hak-hak kaum rentan yang jadi korban gempa yang saat ini masih berada di lokasi pengungsian.

"Ada banyak kaum rentan seperti anak-anak, remaja, perempuan, perempuan hamil, ibu menyusui, dan lansia di pengungsian yang butuh perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Sulbar," ucap Muhammad Hatta Kainang yang dihubungi dari Palu, Sabtu, terkait dengan penanggulangan pascagempa yang dilaksanakan oleh Pemprov Sulbar.

Hatta Kainang mengemukakan Pemprov Sulbar harus segera menyusun langkah strategis untuk melaksanakan penanggulangan pascabencana gempa berbasis responsif gender dan pemenuhan hak kaum rentan. Hak-hak setiap penyintas dan kelompok rentan dalam situasi bencana dan pascabencana harus dijamin tetap terpenuhi.

Hatta yang merupakan Sekretaris Fraksi NasDem di DPRD Provinsi Sulbar mengakui bahwa saat ini banyak kaum rentan yang berada di lokasi pengungsian yang hanya tinggal di bawah tenda terpal.

"Nah Pemprov Sulbar harus memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan tersebut terpenuhi hak-haknya. Misalnya, bayi di lokasi pengungsian, apakah sudah mendapat asupan gizi yang layak ?. Olehnya, perlu ada skema penanggulangan yang berbasis responsif gender dan pemenuhan hak penyintas," ucapnya.

Hal itu penting, sebut Hatta, karena kebutuhan kelompok rentan dalam situasi bencana dan pascabencana berbeda dengan kelompok yang tidak rentan.
Karena itu harus ada skema penanggulangan yang terarah dan terukur agar hak-hak penyintas di lokasi pengungsian terpenuhi," ujarnya.

Apalagi di lokasi pengungsian, kelompok rentan tersebut rawan mengalami praktik-praktik kekerasan sehingga butuh penanggulangan yang berbasis responsif gender dan pemenuhan hak.

"Sampai saat ini belum ada langkah-langkah dalam skema penanggulangan yang dilakukan oleh Pemprov Sulbar berbasis responsif gender," sebut Hatta.

Ia mengakui bahwa hingga saat ini yang melakukan penanggulangan berbasis responsif gender ialah para relawan, termasuk dalam mendistribusi logistik sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

Hatta mengakui bahwa DPRD Sulbar telah melaksanakan rapat di rumah Sekwan. Salah satu poin dari rapat itu yakni mendorong agar Pemprov Sulbar lebih responsif untuk percepatan pemulihan pascabencana gempa.

"Kita tau bahwa dalam situasi ini tentu ada trauma, tetapi cerita ini adalah soal tanggung jawab. Tanggung jawab soal birokrasi dan abdi negara harus diutamakan," ungkap Hatta.

Ia menyarankan kepada Pemprov Sulbar bila keluarga dan sanak saudara telah dalam kondisi aman, maka seharusnya sudah kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat.