AS prioritaskan investasi domestik, sebelum perjanjian dagang baru

Pemulihan ekonomi kami di dalam negeri harus menjadi prioritas utama kami

Washington (ANTARA) - Pemerintahan Joe Biden akan memprioritaskan investasi domestik pada pekerja dan infrastruktur sebelum memulai perjanjian perdagangan bebas baru, kata Janet Yellen, calon Menteri Keuangan AS Joe Biden, kepada anggota parlemen.

Yellen juga menjanjikan tinjauan komprehensif tentang implementasi China atas kesepakatan perdagangan Fase 1 dan mengatakan AS akan bekerja lebih erat dengan sekutu untuk mengatasi praktik "penyalahgunaan" oleh ekonomi terbesar kedua di dunia.

Komite Keuangan Senat akan bertemu pada pukul 10.00 pagi EST (1500 GMT) pada Jumat untuk memberikan suara pada pencalonan mantan Ketua Federal Reserve itu, membuka jalan untuk pemungutan suara potensial oleh Senat secara penuh pada Jumat malam atau awal minggu depan.

Ditanya tentang kemungkinan kesepakatan perdagangan dengan Taiwan, Yellen berkata: “Presiden Biden sudah jelas bahwa dia tidak akan menandatangani perjanjian perdagangan bebas baru sebelum AS melakukan investasi besar pada pekerja Amerika dan infrastruktur kami. Pemulihan ekonomi kami di dalam negeri harus menjadi prioritas utama kami."

Pada saat yang sama, dia mengatakan pemerintahan baru berencana untuk mengejar "agenda perdagangan yang kuat" dan berjanji untuk bekerja sama dengan Biden untuk "menjangkau sekutu kami, membangun kembali jembatan, dan mengejar perjanjian perdagangan yang mendukung kemakmuran Amerika dan mengutamakan pekerja," menurut salinan tanggapan tertulisnya terhadap pertanyaan anggota parlemen setelah sidang pengesahan pada Selasa (19/1/2021).

Yellen mengatakan Pemerintahan Biden akan melakukan peninjauan komprehensif terhadap semua aspek kebijakan perdagangan mantan Presiden Donald Trump terhadap China, termasuk penerapan kesepakatan perdagangan sementara Beijing yang ditandatangani pada Januari 2020, kata Yellen dalam dokumen tersebut, yang di-posting di situs web komite pada Kamis sore.

"Kami akan meninjau tarif (AS) di China dan berkonsultasi dengan sekutu kami dan tidak akan membuat perubahan sampai kami melakukan kedua hal ini," kata Yellen. Ia menambahkan Pemerintahan Biden bertujuan untuk menggunakan "berbagai alat untuk melawan praktik ekonomi China yang kejam dan meminta pertanggungjawaban Beijing."

Chad Bown, seorang rekan di Peterson Institute for International Economics, pada Kamis (21/1/2021) mengatakan analisisnya menunjukkan pembelian barang-barang AS oleh China pada 2020 anjlok 42 persen dari komitmen yang dibuat Beijing dalam kesepakatan tersebut.

“Sebagai bagian dari ulasannya, (Biden) akan berkonsultasi dengan sekutu untuk membangkitkan tekanan kolektif. Kami membutuhkan pendekatan yang benar-benar memberikan tekanan yang berarti bagi China,” tulisnya.

Ditanya tentang apakah kenaikan tarif pajak perusahaan yang diusulkan Biden akan membahayakan daya saing perusahaan-perusahaan AS, terutama yang berkaitan dengan China, Yellen mengatakan setiap kenaikan tarif pajak perusahaan akan dibarengi dengan "investasi besar-besaran" yang akan menguntungkan bisnis AS.

Dia mengatakan Proposal Biden untuk menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28 persen - titik tengah dari tingkat sebelum 2017 dan tarif yang diberlakukan setelah pemotongan pajak Trump - masih akan membuatnya "jauh di bawah tingkat yang telah ada selama beberapa dekade."

Yellen, yang akan menjadi Menteri Keuangan pertama yang menjabat sebagai anggota hukum Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, berjanji untuk menindak jaringan pendanaan teroris, dan berjanji akan meninjau "ketat" investasi asing, juga dengan bantuan sekutu.

"Jika koordinasi seperti itu tidak berhasil, Departemen Keuangan harus siap untuk mendesak negara lain untuk bergabung dengan kami dalam menargetkan teroris dan proliferator berbahaya, dan mengekspos keterlibatan mereka jika perlu," kata Yellen, menambahkan bahwa China tidak boleh diizinkan untuk melanggar sanksi-sanksi AS.