Legislator soroti pencegahan dan pelacakan sumber bencana alam

...illegal mining, alih usaha di lingkungan hutan, serta kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan lingkungan hidup harus ditata dan diawasi. Penegakan hukum di masalah kehutanan dan pertambangan harus juga berjalan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Rifqinizami Karsayuda mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan infrastruktur terdampak bencana.

"Kementerian PUPR secara signifikan membantu penanganan banjir ini. Sebagaimana beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan (Kalsel) terkena dampaknya. Kami berharap ada percepatan pembangunan infrastruktur, terutama penanganan bencana, seperti pengembangan bendungan bisa dipercepat pembangunannya," ujar Rifqi dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Namun demikian dia memaklumi jika perbaikan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Terkadang setiap bencana terjadi yang menjadi persoalan bukan penanganan pascabencana saja, tapi juga pencegahan terjadinya bencana lewat pelacakan sumber bencana.

Legislator tersebut mengapresiasi kinerja Kementerian PUPR dalam menangani perbaikan infrastruktur pascabencana alam. Untuk itu Rifqi mendorong Kementerian PUPR terus menggenjot kerja dan proyek pembangunannya di seluruh wilayah Indonesia.

Dia juga menyoroti dampak banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan pada awal tahun ini.

“Jalan yang terkena banjir kualitasnya pasti menurun. Dalam hal kebersihan, sanitasi sangat dibutuhkan saat ini, sementara pipa-pipa pengairan mereka terendam. Saya sangat memohon forum agar memberikan atensi kepada Kalsel, juga tak luput kepada daerah lainnya yang terkena bencana,” katanya.

Ia juga menyerukan agar pemerintah memberikan perhatian kepada pemulihan infrastruktur daerah terdampak bencana, baik dari sisi akses jalan maupun ketersediaan air bersih.

Legislator itu juga mengusulkan dan memohon agar ada rapat gabungan lintas Komisi guna membicarakan problematika bencana di Indonesia.

“Di hulu persoalannya air cepat turun dengan debit tinggi, maka konservasi alam jadi isu utama. Maka illegal mining, alih usaha di lingkungan hutan, serta kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan lingkungan hidup harus ditata dan diawasi. Penegakan hukum di masalah kehutanan dan pertambangan harus juga berjalan,” kata Rifqi.