"Belum ada yang mundur (untuk berkampanye)," kata Andi di Bandara Hang Nadim, Batam, Selasa, seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan kerja dua hari ke Batam.
Namun, lanjut dia, pemerintah telah membuat aturan untuk semua pejabat negara termasuk bupati, walikota, gubernur dan bahkan presiden jika nanti berkampanye.
"Kalau nanti ada yang mau kampanye ini aturannya (sudah siap) tapi sampai sekarang siapa yang mau kampanye belum tahu," katanya.
Akan tetapi, Andi mengaku belum mengetahui apakah Presiden telah
menandatangani rancangan PP mengenai tata cara kampanye pejabat negara itu.
"Nanti coba saya cek," ujarnya.
Sementara itu sebelumnya, Mendagri Mardiyanto mengatakan, karena UU penyelenggaraan pemilu tahun 2004 berbeda dengan 2009, maka tentu rumusan yang disusun pun berbeda.
"Kita akomodir yang ada dalam PP 9/2004 tentang kegiatan yang sama untuk bisa kita teruskan mana yang selaras untuk dilanjutkan," ujarnya.
Beberapa hal yang substansial dalam RPP itu adalah pengunduran diri/penonaktifan pejabat negara atau pejabat daerah yang mencalonkan diri. Pada kesempatan itu Mendagri mengatakan bahwa paling lambat akhir Januari RPP itu dapat keluar.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
