Kowani : Masyarakat taati protokol kesehatan meski sudah ada vaksin

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Giwo Rubianto Wiyogo mendorong masyarakat untuk tidak abai dengan protokol kesehatan meskipun saat ini sudah ada program vaksinasi.

“Protokol kesehatan jangan abai, meskipun saat ini sudah ada program vaksinasi. Kedua hal itu saling melengkapi, program vaksinasi kecil kemungkinan berhasil jika protokol kesehatan tidak dipatuhi dengan baik,” ujar Giwo dalam pelaksanaan Raker II Kowani dan Orientasi Kelembagaan yang dipantau dari Jakarta, Rabu.

Giwo menjelaskan saat ini ada kecenderungan mengabaikan protokol kesehatan dengan alasan sudah ada vaksinasi. Oleh karena itu, Giwo mendorong agar sebanyak 87 juta perempuan yang menjadi anggota Kowani untuk menjadi agen perubahan untuk mengedukasi keluarga dan lingkungan sekitar.

Baca juga: Bantul tutup sementara 25 usaha kuliner langgar prokes selama PPKM

“Protokol kesehatan harus tetap dilakukan, meskipun di rumah sendiri karena kita tidak tahu anggota keluarga mana yang menjadi OTG dan membawa virus COVID-19 ke rumah,” terang dia.

Ia juga mendorong anggota Kowani untuk turut mengedukasi keluarga dalam mendukung program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam rapat kerja yang diselenggarakan secara daring tersebut, Giwo meminta agar organisasi federasi tersebut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman, kreatif dan inovatif.

“Saya bangga, Kowani terus meningkatkan kemampuan diri sesuai dengan dinamika tuntutan zaman. Termasuk saat pandemi COVID-19, para anggota Kowani tetap menjalankan program yang sudah direncanakan dan itu semua dibuktikan dengan diraihnya penghargaan serta mendapat apresiasi dari pihak luar,” jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Giwo juga mendorong agar program prioritas yang ditetapkan dalam kongres pada 2019 lalu, dapat terealisasi. Misalnya pada bidang pendidikan yakni mengupayakan pembinaan ideologi Pancasila, penguatan revolusi mental dan mengembangkan seni budaya, mendorong pemerintah untuk mewujudkan program wajib 14 tahun termasuk PAUD selama dua tahun, mendorong pemerintah memasukkan materi LGBT dan narkoba dalam kurikulum pendidikan sekolah, meningkatkan pemberdayaan perempuan dan membina keimanan dan agama dalam keluarga dan masyarakat.***3***

Baca juga: Tokoh: Perjuangan perempuan Indonesia sudah mulai sejak abad XVI
Baca juga: Ketua Kowani raih penghargaan atas prestasi bidang pemberdayaan