"Dari APBD Kabupaten Bogor 2.000 unit, 1.000 unit dari Pemprov Jabar dan 1.000 unit dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR," kata Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor Lestia Irmawati di Cibinong, Bogor, Selasa (19/1).
Baca juga: Puncak Bogor banjir bandang, tak ada korban jiwa
Baca juga: Pemkab Bogor terima 150 ribu masker dari Aice dan GP Ansor
Menurutnya, melalui tiga sumber anggaran tersebut, dana yang dialokasikan pada setiap target rumah tidak layak huni (rutilahu) pun akan berbeda besarannya.
Irma mengatakan khusus dari Pemkab Bogor anggaran untuk rutilahu senilai Rp15 miliar dan masing-masing rutilahu mendapatkan Rp15 juta untuk rehabilitasi.
Sementara, anggaran dari Pemprov Jawa Barat senilai Rp17,5 juta per rumah dan dari program BSPS Rp17,5 juta. Namun, anggaran dari kedua sumber ini belum bisa dipastikan.
"Jumlah bantuan dari provinsi dan BSPS sedang dipastikan lagi. Jadi bisa berubah, baik nominal atau jumlah unitnya," ujarnya.
Baca juga: DPRD-Pemkab Bogor sepakat tak anggarkan bansos pandemi pada 2021
Baca juga: Pemkab Bogor perluas penutupan jalan di Cibinong saat PPKM
Menyinggung distribusi bantuan tersebut, Listia mengatakan dilakukan secara nontunai ke penerima melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM), baik dari Pemprov Jabar maupun BSPS.
Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2021
