Legislator ingatkan baja impor murah ancam industri dalam negeri

Jangan sampai di saat sulit karena pandemi ini, ditambah PHK yang masif karena baja impor

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR Achmad Baidowi mengingatkan membanjirnya baja impor murah, terutama asal China dapat mengancam industri baja nasional yang dampaknya ribuan karyawan dapat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah harus segera bertindak dengan memberikan proteksi bagi industri baja nasional, sekaligus menyelamatkan puluhan ribu karyawannya.

"Ini yang harus diperhatikan pemerintah, karena tenaga kerja di industri baja nasional tidak sedikit. Jangan sampai mereka mati di lumbung sendiri," katanya di Jakarta, Senin.

Menurut Baidowi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan harus melindungi produksi baja nasional dan juga turunannya, sebab, jika banjir impor baja murah asal China terus terjadi, maka akan memunculkan efek domino cukup besar.

Tidak hanya ancaman PHK massal terhadap sekitar 80 ribu pekerja, tambahnya, lebih dari itu, juga membuat roda perekonomian semakin terpuruk.

"Proteksi tersebut menjadi salah satu opsi yang harus dipertimbangkan pemerintah, baik dalam hal penerapan antidumping maupun safeguard. Tentu saja, dengan memperhatikan ketentuan global WTO," ujarnya.

Baidowi menambahkan sebagaimana sektor industri lain, industri baja merupakan penopang ekonomi nasional, untuk itu, pemerintah harus mengefektifkan produksi dan menekan laju PHK.

"Jangan sampai di saat sulit karena pandemi ini, ditambah PHK yang masif karena baja impor. Kalau itu terjadi, makin remuk ekonomi kita,"katanya.

Sebelumnya, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati juga meminta pemerintah untuk mengambil sikap tegas guna menghentikan banyaknya produk baja impor murah tersebut.

Menurut dia, jika banjir baja impor tidak dihentikan, maka industri baja nasional tidak berkembang bahkan terancam bangkrut karena kalah bersaing karena produk luar tersebut sangat murah.

Terkait perlindungan tersebut, lanjutnya, pemerintah perlu memberlakukan trade remidies bagi industri baja dalam negeri, seperti antidumping dan safeguard.

Terlebih beberapa negara, seperti Malaysia dan Vietnam juga sudah memberlakukan kebijakan tersebut.

Perlindungan semacam itu, menurut Enny, tidak bertentangan dengan prinsip fairness World Trade Organization (WTO).

Sebab, tambahnya, murahnya baja China, memang disebabkan dukungan Pemerintah China yang luar biasa besar, di antaranya tax rebate dan subsidi.

Bahkan, Pemerintah China juga memberi bantuan bagi industri untuk kebijakan lingkungan, seperti slag baja dan impunitas scrap.