Realisasi anggaran Kemenag Tahun 2020 capai 96,07 persen

Realisasi anggaran tersebut menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar dan berada di atas rata-rata realisasi nasional 93,64 persen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan realisasi anggaran 2020 kementerian yang dia pimpin mencapai 96,07 persen dari pagu anggaran Rp70.569.369.214.00 yang diamanahkan.

"Telah direalisasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Agama sebesar Rp67.796.736.807.669 atau 96,07 persen dari total anggaran," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR yang diikuti melalui siaran langsung akun Youtube DPR RI di Jakarta, Senin.

Yaqut mengatakan realisasi anggaran tersebut menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar dan berada di atas rata-rata realisasi nasional yaitu 93,64 persen.

Pagu anggaran Kementerian Agama sebesar Rp70.569.369.214.000,- untuk 2020 telah mengalami peningkatan 8,47 persen dari pagu awal, yaitu Rp65.060.948.695.000.

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali mengatakan realisasi anggaran untuk fungsi agama mencapai 95,48 persen dan fungsi pendidikan mencapai 96,17 persen.

"Pagu anggaran untuk fungsi agama Rp9.913.040.352.000 dan terealisasi Rp9.646.866.121.740. Sedangkan pagu anggaran fungsi pendidikan Rp60.656.328.862.000 terealisasi Rp58.331.870.685.929," jelasnya.

Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan unit eselon I adalah Inspektorat Jenderal 99,05 persen, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 98,63 persen, Sekretariat Jenderal 97,55 persen, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam 97,45 persen.

Kemudian, Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 97,29 persen, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Buddha 97,03 persen, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Kristen 96,97 persen, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Hindu 96,58 persen.

Lalu, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 96,12 persen, Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Katolik 95,27 persen, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh 84,72 persen.

"Realisasi tertinggi adalah Inspektorat Jenderal dengan persentase 99,05 persen dan yang paling rendah adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, yaitu 84,72 persen," katanya.

Realisasi rendah pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh terjadi karena pembatalan ibadah haji dan umroh karena pandemi COVID-19. (T.D018)