Ada lebih dari seribu UMKM Kota Malang, yang sudah masuk pada marketplace artinya sudah masuk pasar global
Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kota Malang menyatakan berupaya untuk mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan memanfaatkan platform digital.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa pelaku UMKM termasuk pedagang pasar rakyat yang ada di Kota Malang, Jawa Timur, telah mulai memanfaatkan platform digital untuk memperluas akses pasar dari produk-produk yang dihasilkan, atau dijual.
"Ada lebih dari seribu UMKM Kota Malang, yang sudah masuk pada marketplace artinya sudah masuk pasar global," kata Sutiaji, di Kota Malang, Jawa Timur, Senin.
Sutiaji menyampaikan hal tersebut usai menghadiri video conference Penandatanganan Kerja Sama Kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Penandatanganan tersebut juga disaksikan secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Komitmen kerja sama tersebut ditandatangani oleh 29 PMA, dan 27 PMDN dengan 196 UMKM se-Indonesia.
Baca juga: Presiden minta eksportir gandeng UMKM agar skala usaha naik kelas
Sutiaji menambahkan sejalan dengan hal tersebut, ke depannya, UMKM yang telah masuk pada jaringan marketplace dan telah memenuhi standar, bisa menyediakan jasa melalui aplikasi yang disediakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE).
Menurut Sutiaji, dengan bergabung pada LPSE tersebut, maka proses transaksi bisa berjalan dengan terbuka. Selain itu, Pemkot Malnag juga telah menyiapkan solusi inklusi keuangan dan literasi bagi pelaku UMKM, salah satunya melalui gerakan OJIR.
OJIR merupakan singkatan dari Ojok Percoyo Karo Rentenir, yang berarti, jangan percaya terhadap rentenir. Program tersebut, diharapkan bisa meningkatkan edukasi masyarakat utamanya pelaku UMKM, agar tidak terjerat hutang pada rentenir.
"Ada program yang namanya OJIR, ojok percoyo karo retenir. Pembiayaan ini tidak berbunga dan mengedukasi pada masyarakat dari nol," kata Sutiaji.
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi program kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM, yang diharapkan bisa mendorong sektor usaha tersebut naik kelas.
Potensi kemitraan antara 56 usaha besar dengan 196 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah yang ada di Indonesia tersebut, memiliki kontrak senilai Rp1,5 triliun. Program tersebut, mendorong investasi yang masuk untuk bisa menggandeng sektor UMKM.
Baca juga: BKPM fasilitasi potensi kemitraan usaha besar dan UMKM Rp1,5 triliun
Baca juga: Presiden minta nilai kemitraan usaha besar-UMKM naik berlipat ganda
Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
