Pemerintah perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar penyaluran setiap program pemerintah yang menyasar UMKMJakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menginstruksikan jajaran menteri terkait untuk membangun basis data terpadu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Integrasi data tersebut antara lain bertujuan agar bantuan pemerintah dapat diberikan tepat bagi pelaku UMKM yang tidak memiliki pinjaman dari lembaga keuangan nonpemerintah, kata Ma’ruf Amin dalam Rapat Percepatan Perkembangan Industri Wisata, Ekonomi Kreatif dan Sentra-Sentra UMK di Istana Wapres Jakarta, Jumat.
"Agar upaya perlindungan UMKM di tahun 2021 ini optimal, pemerintah perlu membangun basis data terpadu sebagai dasar penyaluran setiap program pemerintah yang menyasar UMKM," kata Wapres.
Baca juga: Wapres doakan korban gempa Sulbar sebelum pimpin rapat
Untuk mendorong kegiatan UMKM yang terdampak pandemi COVID-19, pemerintah memberikan bantuan presiden produktif untuk usaha mikro (BPUM) pada 2020 dan 2021.
Pada 2020, pemerintah menargetkan pemberian BPUM kepada 12 juta pelaku UMKM, dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp2,4 juta. Sementara pada 2021, targetnya, bantuan akan diberikan kepada 20 juta pelaku usaha.
"Pelaksanaan bantuan program produktif atau BPUM, yang perlu dipastikan mencapai sasarannya itu para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima pinjaman dari lembaga keuangan," tukas Wapres.
Dengan bantuan tersebut, pemerintah berharap UMKM dapat kembali bangkit di tengah pelemahan ekonomi akibat pandemi COVID-19.
Wapres juga meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membuka peluang jejaring pemasaran khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil, baik secara daring maupun luring.
"Jejaring ini penting untuk memberikan dukungan bagi pemasaran produk halal. Ini termasuk untuk tujuan ekspor, antara lain dengan fasilitasi perdagangan internasional, riset dan promosi pasar ekspor," ujarnya.
Hadir dalam rapat tersebut ialah Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, Staf Ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial Adhy Karono, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo.
Baca juga: Wapres harap gerakan desa inklusi semakin dikembangkan
Baca juga: Wapres: Tak ada alasan untuk tolak vaksin COVID-19
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2021
