Mendes sebut Dana Desa bangkitkan ekonomi dan pemerataan di Tanah Air

Termasuk mampu menggeliatkan APBDes

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan program Dana Desa (DD) yang dilakukan sejak 2015 hingga 2020 mampu membangkitkan ekonomi dan pemerataan desa di Tanah Air.

"Termasuk mampu menggeliatkan APBDes," katanya pada pidato Desa Tujuh Tahun UU Desa secara virtual yang dipantau di Jakarta, Jumat.

Pada 2014 total APBDes seluruh desa di Indonesia sebesar Rp20 triliun. Sementara itu, DD yang pertama kali dikucurkan ke desa pada 2015 mencapai Rp21 triliun sehingga, pada 2015 APBDes masing-masing desa di Indonesia melonjak dari rata-rata Rp250 juta menjadi Rp500 juta.

Kondisi tersebut menjadikan desa banyak berkah karena laju kucuran DD menggairahkan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi untuk meningkatkan bantuan keuangan serta alokasi DD.

Ia mengatakan sebelum 2015, total alokasi DD tercatat kisaran Rp1 triliun per tahun. Namun, kini sudah naik lebih dari Rp33 triliun per tahun.

"Meningkat 33 kali lipat," kata Gus Menteri sapaan akrabnya.

Tidak mengherankan, tujuh tahun UU Desa APBDes telah berganda hingga enam kali lipat menjadi Rp121 triliun pada tahun 2020, katanya.

Terakhir, DD yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sejatinya memiliki mekanisme yang serupa dengan alokasi DD yang telah dilaksanakan pada dekade 2010-an.

"Alokasi dana desa menjadi kewajiban pemerintah daerah terutama kabupaten dan kota untuk menyalurkan setiap tahun bagi desa," kata Abdul Halim Iskandar.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan DD ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah di tingkat desa guna mendukung pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Selama tujuh tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan DD yang meningkat pesat. Pada 2015 DD sebesar Rp20,8 triliun dan 2020/2021 anggaran itu naik tiga kali lipat yakni mencapai Rp72 triliun.

"Dengan besarnya anggaran yang dikucurkan, kita mengharapkan hasil dalam bentuk yang nyata," demikian Sri Mulyani.