Presiden minta kecepatan kerja konstruksi tidak abaikan tata kelola

Walau kita kerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, mengabaikan governance, ini tidak boleh.

Jakarta (ANTARA) -
Presiden RI Joko Widodo meminta kecepatan kerja di sektor konstruksi nasional tidak mengabaikan tata kelola dan good governance atau mekanisne yang baik.

Permintaan tersebut disampaikan Presiden dalam arahannya melalui video conference dalam acara Penandatanganan Kontrak Paket Tender/Seleksi Dini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021, dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat.

"Walau kita kerja cepat dengan cara-cara smart shortcut, tidak berarti kita mengabaikan tata kelola, mengabaikan governance, ini tidak boleh," ujar Presiden Jokowi.

Presiden mengatakan proses tender dan seleksi sektor konstruksi harus benar, transparan, sesuai peraturan, dan menjaga agar hasilnya memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Dia mengapresiasi kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak Oktober 2020 telah melakukan percepatan dalam proses tender atau seleksi dini.

Namun dia mencatat sisa paket kegiatan infrastruktur yang belum ditenderkan masih cukup banyak.

Oleh karena itu dia meminta Menteri PUPR melakukan percepatan sehingga pada kuartal pertama 2021 semua paket sudah ditenderkan dan ditandatangani kontraknya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan pada Jumat ni sebanyak 982 paket senilai Rp12,5 triliun akan ditandatangani kontraknya secara serentak.

Acara penandatangan kontrak dilaksanakan secara serentak oleh para pejabat pembuat komitmen dan penyedia jasa di kantor-kantor balai PUPR di 34 provinsi.

Untuk tahap selanjutnya hingga akhir Februari 2021, sebanyak 1.984 paket senilai Rp24 triliun akan diselesaikan dan ditandatangani kontraknya. Kemudian pada Maret 2021 akan diselesaikan 1.553 paket senilai Rp40 triliun.

"Sisanya akan kami upayakan untuk segera diselesaikan paling lambat Maret 2021," jelas Basuki.