Luhut minta peta jalan pengembangan food estate selesai April

Selain Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah sebagai daerah pengembangan food estate, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Belitung kini menjadi salah satu wilayah pengembangan terintegrasi berbasis perhutanan sosial.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta peta jalan dan rencana aksi pengembangan food estate atau lumbung pangan nasional bisa diselesaikan pada April 2021.

Permintaan itu disampaikan Luhut dalam rapat koordinasi lanjutan terkait progres Program Perhutanan Sosial dan Food Estate dengan berbagai kemeterian/lembaga terkait pada Kamis (14/1), di mana ia menekankan perlunya percepatan penyelesaian masterplan yang berisi Peta Jalan dan Rencana Aksi Food Estate sebagai panduan untuk menyatukan kegiatan dan pendanaan dari K/L terkait.

"Selain Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah sebagai daerah pengembangan food estate, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Belitung kini menjadi salah satu wilayah pengembangan terintegrasi berbasis perhutanan sosial," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Luhut mengatakan berbagai program telah diturunkan ke sejumlah kementerian/lembaga teknis terkait.

Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup menjadi leading sector Kabupaten Lumajang, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai leading sector Kabupaten Belitung, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Pertahanan sebagai leading sector Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Belitung telah mempersiapkan teknis pelaksanaan kegiatan sebagai Project Management Unit (PMU).

Untuk Perhutanan Sosial (PS), Lumajang mendapat lima subprogram, yaitu agrosilvopastura, agroindustri ekowisata, restorasi berbasis agrikultur dan redistribusi lahan, dengan anggaran tahun 2021 sekitar Rp77,5 miliar.

PS Belitung mempunyai empat subprogram, yaitu pariwisata alam, agroforestry, redistribusi lahan, serta pemulihan ekosistem mangrove dengan anggaran tahun 2021 sekitar Rp37,2 miliar.

"Perhutanan sosial memiliki berbagai manfaat, selain membuka lapangan pekerjaan baru yang sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah, program ini juga mampu mengurangi ketimpangan penguasaan lahan antara korporasi dengan masyarakat, serta mampu mengurangi konflik teritorial, tingkat kemiskinan, dan laju deforestasi," ungkapnya.

Luhut mengatakan pihaknya telah menyaksikan perkembangan yang positif dari food estate di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Lahan di area tersebut sudah terbuka seluruhnya 200 hektare, dan 73 persen di antaranya sudah ditanami tiga komoditas yaitu kentang, bawang merah serta bawang putih.

"Kementan (Kementerian Pertanian) agar segera melengkapi penanaman lahan, dan menyiapkan persiapan panen terutama menyiapkan offtaker yang akan membeli hasil panen tersebut," perintahnya.

Selain itu, Kementerian PUPR telah menyelesaikan reservoir dengan kapasitas 1.000 meter kubik dengan konstruksi irigasi untuk area seluas 200 hektare yang akan diselesaikan pada triwulan kedua 2021.

Diharapkan pula pada Juni tahun ini akses jalan food estate di area 1.000 hektare dan akses menuju area 3.000 hektare dapat selesai.

Terakhir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjelaskan sebanyak 87 bidang tanah sudah disertifikatkan di area 200 hektare. Survei inventarisasi juga telah dilakukan di area seluas 1.009,05 hektare dan teridentifikasi 474 bidang tanah, serta telah dilakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk identifikasi kepemilikan tanah.