Cak Imin dorong pengembangan iptek untuk tangani COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mendorong pemerintah lebih memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penanganan Covid-19.

Ia mencontohkan, dalam pernyataan dia terima di Jakarta, Kamis, ketika pertama kali ada informasi Covid-19 masuk Indonesia, negara menggelontorkan anggaran besar untuk membeli alat rapid test serulogi, ternyata sama sekali tidak efektif sehingga menjadi mubazir.

Begitu pula pengadaan kotak desinfektan yang banyak tersedia di depan rumah atau gedung-gedung, juga tidak efektif dan bahkan membahayakan.

"Nah, itu karena pengetahuan yang tidak kita kuasai. Kita perlu memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat tentang perkembangan virus ini. Gara-gara ilmu pengetahuan belum kita kuasai, kita membuang duit terlalu mudah dan besar sekali yang kita buang," kata dia.

"Saya dengar kabar Universitas Gadjah Mada telah berhasil mengembangkan GeNose untuk mendeteksi virus hanya dalam waktu 80 detik. Seperti ini yang harus dikembangkan massal, cepat dan murah. Ini untuk menjawab kebutuhan. GeNose itu dengan meniupkan nafas kita dalam tabung plastik akan terkoneksi alat dalam waktu 80 detik," kata dia.

Penemuan hasil iptek semacam itu, kata dia, harus didukung percepatan produksinya secara massal. Pemerintah juga harus memfasilitasi anggaran sehingga masyarakat bisa mengakses. "Tidak seperti sekarang masyarakat mau uji usap harganya mahal sehingga menambah biaya untuk semua transportasi kita," kata dia.

Keberadaan alat pendeteksi virus yang cepat dan murah menjadi kebutuhan yang harus difasilitasi secara massal oleh pemerintah.

"Dalam konteks sains dan teknologi, kita sangat ketinggalan karena kita tidak punya riset dan pengembangan yang memadai, baik pemerintah atau swasta tak ada yang memiliki kemauan untuk investasi. Ini harus dicari jalan keluar," kata dia.

Menurut dia, Kementerian Riset dan Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Indonesia juga perlu memberikan kemampuan dan fungsi yang memadai terhadap berbagai persoalan bangsa saat ini.

"Contoh bagaimana vaksin kita sangat bergantung pada orang lain. Apalagi hal-hal yang lebih mendalam dari kajian sains dan teknologi kita belum miliki, mutlak kita harus lakukan evaluasi total kepada riset dan teknologi kita agar kita tidak tertinggal," kata dia.

Ia berharap berbagai keterbatasan anggaran yang dimiliki negara tidak lagi digunakan secara tidak tepat sasaran karena kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara maksimal.

"Ini benar-benar harus dipikir serius. Kemarin penggelontoran APBN yang tidak tepat sasaran menimbulkan kemubaziran di sana. Ketidakmampuan ilmu pengetahuan ini yang harus diantisipasi," kata dia.

Lebih lanjut, dia meminta pemerintah mengantisipasi potensi munculnya varian virus baru dengan menyiapkan tindakan darurat (emergency action) yang sistematis.

"Ini peran pemerintah maupun peran pimpinan-pimpinan masyarakat. Aksi darurat itu belum kita miliki," kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Nihayatul Wafiroh, mengatakan, mereka akan terus mendorong pemerintah bergerak cepat dalam mengantisipasi, mendeteksi, dan melakukan berbagai upaya lain untuk mencegah penyebaran serta menangani varian virus baru Covid-19.

"Kami juga mendorong pemerintah terbuka dan mengintensifkan komunikasi publik terkait perkembangan varian virus baru," kata dia.

Politikus PKB itu mengatakan bahwa pandemi yang berkepanjangan harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat sistem kesehatan nasional dan memberi perhatian lebih pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

"Kami mengajak masyarakat memiliki kewaspadaan dan kesadaran serta kebersamaan untuk selalu mentaati protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir," kata Wafiroh.