Kantor Staf Presiden ungkap alasan pembangunan tol Sumatera Selatan

Pastinya, pembangunan infrastruktur ini untuk menumbuhkan ekonomi baru, tapi pembangunannya tidak serta merta karena butuh modal dan capex, sehingga perlu koordinasi agar biaya bisa ditekan...

Jakarta (ANTARA) - Deputi I Kantor Staf Presiden (KSP) Febry Calvin Tetelepta mengatakan pemerintah memerhatikan kepentingan daerah dalam pembangunan tol di Sumatera Selatan.

"Proyek pembangunan tol di Sumatera Selatan harus menyelaraskan kepentingan nasional dan daerah,” ujar Febry melalui siaran pers KSP di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan jalan Tol Trans Sumatera sudah ditetapkan sebagai Major Project di RPJMN 2020-2024. Presiden juga telah menetapkan ruas-ruas tol Trans Sumatera sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Perpres 109 Tahun 2020.

Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Tol di Sumatera Selatan yang digelar secara luring dan daring, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, KSP menerima berbagai masukan dari pemda setempat dan BUMN pelaksana proyek.

Dalam rapat ini, perwakilan pemda yang hadir berasal dari Prabumulih, Banyuasin dan Musi Banyuasin, sebagai daerah yang berada dalam wilayah pembangunan beberapa ruas tol.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat yang telah dikirimkan oleh para kepala daerah kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pasca-rapat koordinasi yang dipimpin oleh Deputi I KSP pada 10 Desember 2020 di Palembang.

Pada rakor tersebut, Walikota Prabumulih Ridho Yahya mengusulkan pembangunan dua rest area dan SPBU di Kota Prabumulih serta pemberian kesempatan bagi masyarakat sekitarnya untuk berdagang di lokasi tersebut.

Dia berharap agar setiap daerah yang dilewati oleh jalan tol dibangunkan minimal satu rest area sehingga perekonomian masyarakat setempat juga dapat terangkat.

“Rest area merupakan etalase bagi daerah untuk menunjukkan produk-produk unggulannya,” ujar Ridho.

Bupati Banyuasin Askolani juga menyampaikan perlunya keselarasan kepentingan nasional dan daerah dalam pembangunan proyek tol tersebut. Apalagi, katanya, proyek ini sekaligus akan membuka akses pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Banyuasin dan sekitarnya.

"Maka perencanaan nasional harus sejalan dengan perencanaan daerah. Jadi, kepentingan daerah harus dipikirkan juga," jelas Askolani.

Sementara Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin mengusulkan pergeseran exit tol dari Kecamatan Tungkal Jaya ke Kecamatan Sungai Lilin dan pembangunan rest area di empat lokasi.

Selain itu, dia menekankan perlunya memerhatikan aspek lingkungan dalam proses pembangunan jalan tol di wilayahnya.

Dia menyontohkan adanya jalur untuk hewan liar di tol Pekanbaru.

"Nanti bisa dibuatkan juga semacam terowongan untuk jalur hewan liar. Jadi proyek ini benar-benar memerhatikan lingkungan sekitar. Akan jadi penilaian bagus juga untuk dunia internasional," jelas Dodi.

Dari masukan-masukan yang ada, Febry pun menegaskan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Apalagi, kata Febry, BUMN pelaksana proyek pun perlu beragam pertimbangan dalam membangun Tol Sumatera Selatan, baik dari sisi permodalan (equity) maupun anggaran belanja modal (capital expenditure/capex).

"Pastinya, pembangunan infrastruktur ini untuk menumbuhkan ekonomi baru, tapi pembangunannya tidak serta merta karena butuh modal dan capex, sehingga perlu koordinasi agar biaya bisa ditekan dan pembangunan bisa didorong," jelas Febry.

Sebagai informasi di Sumatera Selatan terdapat beberapa ruas tol yang sedang dibangun di antaranya adalah Simpang Indralaya-Muara Enim sepanjang 126,7 km yang melewati Kabupaten Ogan Ilir, Muara Enim, dan Kota Prabumulih.

Kemudian Palembang-Betung (sebagai bagian dari ruas Kayu Agung-Palembang-Betung) sepanjang 69 km yang melewati Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Kota Pelembang, dan Banyuasin, serta ruas Betung-Tempino-Jambi sepanjang 134 km yang melewati Kabupaten Banyuasin, Musi Banyuasin, dan Muaro Jambi.