DPD bahas isu ketersediaan pupuk dalam rapat konsolidasi wilayah barat

Dalam pertemuan ini delapan provinsi yang hadir untuk memasukkan agenda-agenda strategis daerah, untuk nanti kita masukkan sebagai agenda di alat kelengkapan masing-masing, maupun menjadi concern pimpinan

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI yang juga senator asal Jawa Timur LaNyalla Mahmud Mattalitti kemarin memimpin rapat Konsolidasi Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II, yang salah satunya membahas isu ketersediaan pupuk bersubsidi.

La Nyalla menjelaskan kelangkaan pupuk menjadi isu strategis di delapan provinsi yang masuk dalam Sub Wilayah Barat II yang meliputi Provinsi Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

"Dalam pertemuan ini delapan provinsi yang hadir untuk memasukkan agenda-agenda strategis daerah, untuk nanti kita masukkan sebagai agenda di alat kelengkapan masing-masing maupun menjadi concern pimpinan," kata LaNyalla dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah senator, di antaranya Sylviana Murni, Fahira Idris, Bambang Sutrisno, Bustami Zainudin, Ahmad Bastian, Abdul Hakim, Bambang Santoso, Eni Sumarni, Oni Sumarwan, Asep Hidayat, Habib Ali Alwi dan TB Ali Ridho Azhari.

Senator asal Jawa Barat Eni Sumarni menyoal kelangkaan pupuk di musim tanam. Hal itu mengingat ketiga provinsi tersebut menjadi sentra produksi pertanian. Selain itu, juga lahan pertanian di Jawa Barat juga sudah banyak yang beralih fungsi.

"Sentra pertanian di Indramayu sekarang sudah terancam tergerus, menyusul pengembangan Kawasan Industri Patimban. Solusinya, kita harus minta pemerintah mencetak lahan baru sebagai pengganti. Sebab, ini menyangkut ketahanan pangan negara kita," kata Eni.

Menurut dia, Indonesia saat ini krisis penyuluh pertanian, terutama dalam mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.

Senator Lampung Ahmad Bastian berharap DPD RI menginisiasi agar sektor pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan masuk dalam program strategis pemerintah, sehingga persoalan klasik kelangkaan pupuk dan bibit di musim tanam dan jatuhnya harga di saat panen, dapat diantisipasi.

Sementara itu Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris berharap Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penataan Kawasan Jabodetabek dan Puncak Cianjur dapat lebih implementatif dan cepat dijalankan.

"Menyangkut banjir di DKI Jakarta. Karena persoalan banjir di Jakarta bukan berdiri sendiri di Jakarta, tetapi melibatkan dua provinsi lain, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, karena ada 13 sungai yang saling melintas di tiga provinsi tersebut," kata Fahira.

Permen ATR/BPN Nomor 22 Tahun 2020 itu mengatur enam permasalahan strategis lintas wilayah, yang meliputi penanggulangan banjir, ketersediaan air baku, sanitasi, persampahan, permasalahan pesisir dan penataan pantai utara, transportasi, dan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara.

Pertemuan tersebut juga diisi dengan doa yang dipimpin Senator Banten Habib Ali Alwi atas tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang dinyatakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu (9/1) sore.