Ketua DPD ajak masyarakat bersatu padu dukung gerakan vaksinasi

“Tunda dulu acara yang bisa ditunda. Dukung program vaksinasi nasional. Jangan ragu dan termakan hoax di medsos,” ujar LaNyalla.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak semua masyarakat bersatu padu, bekerja bersama pemerintah dengan mendorong gerakan vaksinasi nasional, selain lebih ketat menerapkan kebijakan 3M.

“Tunda dulu acara yang bisa ditunda. Dukung program vaksinasi nasional. Jangan ragu dan termakan hoax di medsos,” ujar LaNyalla dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ketua DPD menyampaikan pernyataan itu menanggapi keterangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menyatakan kasus positif COVID-19 di Indonesia yang terjadi Kamis (7/1/2021) lalu adalah angka tertinggi di Asia Tenggara.

Sedangkan di peringkat kedua dan ketiga ditempati Malaysia dan Filipina yang mencatatkan kasus aktif harian masing-masing 3.027 dan 1.353 kasus Covid-19.

Selain kasus harian, Indonesia menjadi negara dengan total kasus aktif dan total kematian akibat COVID-19 tertinggi dibandingkan sembilan negara ASEAN lainnya. Pada Kamis lalu, Indonesia juga mencatat 224 kematian baru akibat COVID-19.

Sementara itu, sejauh ini kasus Covid-19 di kawasan ASEAN telah melampaui 1.607.002 kasus dengan total 36.316 kematian dan 183.104 kasus aktif. Dari 183.104 kasus Covid-19 aktif di ASEAN, sebanyak 114.766 kasus berada di Indonesia.

Ketua DPD LaNyalla menyatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mengundang Menkes untuk mengetahui secara langsung roadmap distribusi dan target gerakan vaksinasi nasional, terutama untuk daerah-daerah di luar pulau Jawa.

“Termasuk bagaimana simulasi dan waktu yang diperlukan. Selain proses distribusi, dan penyimpanan di daerah pelosok, ini penting, jangan sampai di lapangan timbul masalah baru,” ujarnya.

Sebab, lanjutnya, vaksinasi nasional juga bermuara pada persoalan teknis di lapangan, mulai dari pengiriman, penerimaan, pemerataan distribusi hingga di tingkat puskesmas dan desa, serta proses dan ketersediaan alat penyimpanan, hingga proses vaksinasinya itu sendiri.

“Nanti kami akan meminta penjelasan dari Menkes, sehingga para senator di daerah bisa membantu memastikan roadmap yang disusun pemerintah berjalan dengan baik,” katanya.

LaNyalla mengimbau kepada masyarakat agar bekerja bersama-sama pemerintah memerangi penyebaran COVID-19 yang sudah semakin tidak terkendali dengan mengikuti peraturan PSBB atau PPKM dan menerapkan protokol kesehatan.

"Saya meminta masyarakat, khususnya di Jawa Bali, agar mematuhi kebijakan pemerintah untuk pembatasan kegiatan masyarakat. Dan saya juga meminta kepada para senator di daerah masing-masing untuk mengajak masyarakat bersiap melakukan vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok-kelompok usia," demikian LaNyalla.