KKP ingin kinerja karantina komoditas perikanan dijaga

Saya berharap seluruh jajaran BKIPM tetap menjaga, kekompakan yang sudah baik ini serta agar lebih ditingkatkan kembali sehingga dapat menghadapi tantangan apa pun dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan mengedepankan kehormatan BKIPM

Jakarta (ANTARA) - Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar menginginkan jajaran Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) untuk menjaga kinerja aktivitas karantina dan pengendalian mutu komoditas sektor perikanan.

"Saya berharap seluruh jajaran BKIPM tetap menjaga, kekompakan yang sudah baik ini serta agar lebih ditingkatkan kembali sehingga dapat menghadapi tantangan apa pun dengan tetap menjunjung tinggi integritas dan mengedepankan kehormatan BKIPM," kata Antam Novambar dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Antam mengingatkan perlunya kebersamaan dalam kesamaan tujuan, rencana, sikap, kepedulian, perasaan, dan tindakan kesetiakawanan yang terorganisasi secara sadar dan tidak, dalam balutan kesatuan organisasi.

BKIPM, lanjutnya, sebagai organisasi yang memiliki beragam tugas dan fungsi yang kompleks membutuhkan SDM aparatur yang selain memiliki kompetensi yang unggul, sikap mental disiplin dan kekompakan kuat.

Ia mengutarakan harapannya agar pembekalan dan pengarahan ini dapat melahirkan para insan dambaan BKIPM sebagai pelayan publik yang kredibel, kapabel, akuntabel dan tranparan, serta inovatif.

Sementara itu Kepala BKIPM, Rina memaparkan, BKIPM menyelenggarakan sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina, pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan dan mutu pangan, mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik (PRG), Sumber Daya Genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif.

"Hal ini sejalan dengan semangat UU No 21 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan," terang Rina.

Adapun sumberdaya organisasi BKIPM terdiri dari 4 satker pusat, 47 Unit Pelaksana Teknis (UPT), 267 Wilker di 34 Propinsi dan 122 Kab/Kota. Selain itu, terdapat pula 47 lembaga penguji penyakit dan mutu (ISO 17025), 43 lembaga inspeksi KIPM (ISO 17020), 47 lembaga pelayanan sertifikasi (ISO 9001).

Rina memaparkan, target kinerja lembaga yang dipimpinnya ialah ikan dan hasil perikanan impor memenuhi persyaratan mutu dan bebas penyakit, keberterimaan ikan dan hasil perikanan di negara tujuan ekspor (158 negara), pengawasan di 41 wilayah perbatasan, dan ikan maupun hasil perikanan memenuhi syarat ekspor.

"Kita targetkan juga penjaminan mutu hasil perikanan domestik, ikan dan hasil perikanan ekspor dan domestik tidak berasal dari destructive fishing, pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi serta nilai PNBP BKIPM," paparnya.

Sebelumnya, Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Moh Abdi Suhufan mengingatkan pentingnya menggalakkan kampanye produk perikanan yang aman dan bebas corona untuk meyakinkan pasar mancanegara.

Menurut dia, hal tersebut penting untuk mempengaruhi imej konsumen luar negeri dan lebih meyakinkan pasar internasional terhadap produk perikanan dari Indonesia.

Untuk itu, ujar dia, perlu ada promosi atau kampanye yang dilakukan secara bersama antara pelaku usaha dan pemerintah untuk meyakinkan pasar bahwa produk perikanan Indonesia telah penuhi standar kesehatan dan aman dikonsumsi.