Pengamat: PPKM berdampak terhadap ketenagakerjaan, tapi diperlukan

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Tadjuddin Noer Effendi mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) akan mempengaruhi kondisi sektor ketenagakerjaan, meski hal itu harus dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19.

"Otomatis dampaknya kepada pekerjaan besar sekali, dalam artian orang kehilangan pekerjaan dan kehilangan jam kerja itu besar sekali," ujar Tadjuddin ketika dihubungi oleh ANTARA dari Jakarta pada Jumat.

Namun, meski pasti memiliki dampak, dia menegaskan jika PPKM regional Jawa dan Bali dapat dilangsungkan dengan ketat dan tertib dalam periode 11-25 Januari dan berhasil menekan angka penularan maka terdapat kemungkinan pengetatan tidak akan terjadi lagi.

Selain itu, dia menyebut adanya potensi vaksin yang dapat membantu kondisi masyarakat, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi, untuk menghadapi pandemi COVID-19.

"Kalau memang dua minggu ini diminta kesadaran masyarakat karena untuk kepentingan kemaslahatan semua orang, mau lah mengikuti aturan, jangan keluar dulu, supaya angkanya menurun," tambahnya.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM itu sendiri melihat masih ada pihak yang belum memiliki kesadaran akan bahaya dan dampak luas dari COVID-19, tidak hanya dari segi kesehatan tapi juga sosial dan ekonomi.

Terkait pembatasan daerah-daerah rawan penularan COVID-19 tersebut, Tadjuddin mengatakan tetap diperlukan bantuan sosial kepada yang membutuhkan. Karena itu dia mengharapkan bantuan pemerintah disalurkan tepat sasaran kepada mereka yang kondisi ekonominya terdampak dengan pembatasan tersebut.

"Diharapkan itu betul-betul tepat sasaran dengan demikian kerelaan orang untuk menahan diri selama dua minggu itu bisa terobati dengan adanya bantuan sosial itu," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan PPKM di beberapa daerah Jawa dan Bali sebagai salah satu bentuk usaha menekan angka penularan yang meningkat signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Tidak semua daerah di Jawa dan Bali akan mengalami pembatasan, tapi yang memenuhi empat kriteria yaitu tingkat kematian di atas rata-rata nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata nasional, tingkat kasus aktif di atas angka nasional, dan tingkat keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi yang mencapai lebih dari 70 persen.