Tangerang (ANTARA) - Pemerintah Kota Tangerang akan segera melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Jawa-Bali yang akan mulai berlaku pekan ini yakni tanggal 11 hingga 25 Januari 2021 mendatang.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah di Tangerang, Jumat, mengatakan ketentuan PSBB wilayah Jawa - Bali tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Kemudian, Kota Tangerang masuk dalam daftar wilayah PSBB Jawa-Bali di Provinsi Banten bersama dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
Oleh sebab itu, Wali Kota meminta kepada masyarakat Kota Tangerang untuk menerapkan protokol kesehatan bagi warga Kota Tangerang yang melakukan aktifitas luar ruangan.
Baca juga: Bantul siap ikuti kebijakan PPKM Jawa-Bali
Baca juga: Sandiaga Uno dukung pembatasan kegiatan Jawa Bali demi tekan COVID-19
"Secepatnya Pemkot akan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri dalam penanganan PSBB Jawa-Bali. Patuhi protokol kesehatan 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Pembatasan sosial seperti acara resepsi pernikahan dan khitanan tidak diperbolehkan dengan prasmanan tapi diganti dengan nasi box," katanya.
Selama pembatasan sosial ini, kegiatan perkantoran hanya bisa diisi dengan kapasitas 25 persen dan kegiatan belajar mengajar dijalankan secara daring.
Sementara sektor esensial, khusus untuk kebutuhan pokok dan kegiatan konstruksi, masih akan beroperasi 100 persen dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat
Sedangkan untuk jam operasional pusat perbelanjaan dibatasi hanya sampai pukul 19.00 WIB dan restoran hanya bisa diisi dengan kapasitas 25 persen.
"Kita juga akan mengimbau segala kegiatan ekonomi untuk membatasi kapasitas dan ikuti protokol kesehatan secara ketat. Ini kita siapkan dalam rangka optimalisasi bagaimana memutus dan menekan angka penularan COVID-19 yang ada di Kota Tangerang," katanya.*
Baca juga: Pemerintah perlu jamin ketersediaan pangan selama PPKM Jawa-Bali
Baca juga: PPKM Jawa-Bali, DKI harapkan ada keselarasan kebijakan lebih luas
Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021