Anggota DPD yakin BST tepat sasaran

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma mengapresiasi kebijakan pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan yakin dari sisi kemanfaatan dan transparansi akan lebih cepat sampai dan tepat sasaran dengan nilai yang utuh tanpa potongan apapun.

"Hal itu juga sejalan dengan mandat Presiden Jokowi agar bantuan dapat dimanfaatkan dengan tepat oleh para penerima bantuan dan mengurangi beban keluarga di masa pandemi COVID-19," kata Filep di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Presiden Jokowi luncurkan bantuan tunai se-Indonesia

Dia mengatakan, langkah teknis seperti apapun bentuknya, tetap harus diawasi termasuk bantuan dengan format transfer langsung pun harus tetap diawasi.

Menurut dia, kejahatan terutama korupsi, baik yang dilakukan secara bersama-sama maupun secara individu, bisa saja terjadi dengan modus operandi baru yang belum terdeteksi.

Baca juga: Mensos Risma jelaskan rincian tiga program bansos

"Fungsi pengawasan yang dimaksud ialah pengawasan internal dan ekternal. Secara internal berasal dari lingkungan perbankan atau pos itu sendiri; sedangkan secara eksternal dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat, misalnya rekening baru yang bisa saja dibuat oleh pihak tertentu untuk kepentingan pribadi," ujarnya.

Oleh karena itu, Filep menilai perlu koordinasi di setiap lini misalnya mengenai kesesuaian data penerima, dan siapa yang bertanggung jawab apabila data di lapangan tidak sesuai dengan data yang dimiliki negara.

Baca juga: Pemerintah perluas BST jangkau 10 juta KPM pada 2021

Selain itu, dia juga meminta pemerintah perlu memperhatikan tingkat kemahalan dari setiap daerah di Indonesia, apalagi di masa pandemi.