"Saya mengapresiasi inisiatif pemerintah yang mengagendakan vaksinasi dalam waktu dekat. Namun sosialisasi sangat perlu, bisa dilakukan oleh jaringan pemerintah sampai ke tingkat desa seperti puskesmas yang bisa dimanfaatkan, tentu bisa juga memanfaatkan rumah-rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia," kata Saleh dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia menjelaskan, dalam sosialisasi itu ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, pertama, terkait dengan mutu, manfaat, dan keamanan vaksin. Ini menjadi hal penting yang akan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk ikut vaksinasi.
Baca juga: Vaksinolog jelaskan cara kerja vaksin COVID-19 di tubuh manusia
Kedua menurut dia, teknis pelaksanaan vaksinasi, jika dibutuhkan dua kali injeksi, perlu dijelaskan kapan keduanya dilakukan, apakah bersamaan atau diselingi waktu tertentu.
"Ketiga, pemerintah juga perlu menjelaskan soal kehalalan vaksin. Faktor kehalalan ini sering sekali menjadi perdebatan di masyarakat dan untuk menghindari polemik, sebaiknya persoalan ini dijelaskan terlebih dahulu," ujarnya.
Saleh menjelaskan, keempat, pemerintah perlu menyosialisasikan hal-hal yang terkait dengan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI). Dia mengatakan, jika terjadi KIPI, hal apa saja yang perlu dilakukan karena respon orang per-orang bisa saja berbeda terhadap vaksin yang masuk ke tubuhnya.
"Walaupun ini sifatnya sangat medik, tetapi masyarakat perlu diberitahu terkait hal tersebut," katanya.
Dia menilai sosialisasi tersebut merupakan salah satu kunci kesuksesan program vaksinasi karena tidak mudah melakukan vaksinasi bagi 181,5 juta orang Indonesia.
Hal itu menurut dia karena pasti akan banyak masalah sehingga perlu diantisipasi berbagai hal sejak awal sebelum program vaksinasi dijalankan.
Baca juga: Tahap pertama, Lampung akan vaksinasi 35.829 tenaga kesehatan
Baca juga: Sulsel terima 66.640 dosis vaksin COVID-19
Baca juga: 15.120 vial vaksin COVID-19 tiba di Ambon
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
