Jepang mungkin umumkan keadaan darurat untuk Tokyo pekan ini

Tokyo (ANTARA) - Jepang sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan keadaan darurat untuk Tokyo dan tiga prefektur di sekitarnya pada awal pekan ini, demikian menurut laporan Fuji TV pada Senin.

Pertimbangan untuk pengumuman keadaan darurat tersebut muncul saat kasus infeksi virus corona meningkat dan membebani sistem medis Jepang.

Jepang mencatat rekor 4.520 kasus baru COVID-19 pada 31 Desember dalam gelombang baru infeksi corona. Hal itu mendorong Tokyo dan beberapa prefektur sekitarnya untuk meminta pemerintah nasional Jepang untuk mengumumkan deklarasi darurat.

Perdana Menteri Yoshihide Suga sejauh ini menolak permintaan tersebut, mengingat potensi kerusakan ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh status keadaan darurat.

Suga akan mengadakan konferensi pers untuk menandai dimulainya tahun 2021 pada pukul 11.00 pagi (waktu setempat).

Sebagai tindakan sementara, restoran dan tempat-tempat karaoke di area Tokyo diminta tutup pada pukul 08.00 malam, sementara tempat bisnis yang menyajikan alkohol harus tutup pada pukul 07.00 malam.

Jika keadaan darurat diumumkan, itu akan menjadi kedua kalinya bagi Jepang memasuki keadaan darurat terkait pandemi COVID-19. Keadaan darurat yang pertama berlangsung selama lebih dari sebulan musim semi lalu, ketika sekolah dan bisnis yang tidak penting diminta untuk tutup.

Jepang mengandalkan penutupan sukarela dan pembatasan perjalanan daripada menempuh jenis tindakan penguncian yang kaku yang dilakukan di beberapa negara lain.

Meskipun jumlah kasus COVID-19 di Jepang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan banyak negara di bagian Eropa dan Amerika, Suga menghadapi tantangan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade di Tokyo musim panas ini setelah pandemi COVID-19 menyebabkan penundaan pertama Olimpiade pada 2020.

Sumber: Reuters
Baca juga: Tokyo minta deklarasi status darurat akibat lonjakan kasus COVID-19
Baca juga: Jepang habiskan 3,7 miliar dolar AS untuk dukung kampanye perjalanan
Baca juga: Dukungan untuk Suga turun akibat publik tidak puas penanganan corona