Jakarta (ANTARA) - Budi Gunadi Sadikin yang dipercaya oleh Presiden Joko Widodo sejak 22 Desember 2020 menjabat sebagai Menteri Kesehatan bersamaan dengan lima menteri baru lainnya barangkali yang paling banyak menuai komentar.

Alasannya, Budi Gunadi Sadikin (BGS) bukanlah seorang dokter seperti menteri-menteri kesehatan pendahulunya atau mayoritas menteri kesehatan lain di dunia. Terlebih lagi BGS, begitu dia biasa disebut, akan mengerjakan tugas berat, yakni menangani krisis kesehatan besar, pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa menteri kesehatan haruslah berlatar belakang dokter. Menkes BGS hanya perlu membuktikan tangan dinginnya yang biasa menyelesaikan berbagai persoalan seperti proses pengembalian mayoritas saham PT Freeport Indonesia dari tangan asing menjadi kembali milik negara Indonesia, apakah juga bisa menangani masalah besar kesehatan di Indonesia yaitu pandemi COVID-19 dalam skala krisis.

Menarik linimasa satu langkah ke belakang, Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN yang berfokus pada penanganan perusahaan negara di sektor farmasi. BGS juga dipercaya sebagai Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Sebelum menjabat Menteri Kesehatan, Budi sudah banyak berkontribusi dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Pria kelahiran Bogor 6 Mei 1964 ini ikut berperan pada masa awal pandemi dalam membuka jaringan internasional dan mengerahkan sumber daya dalam negeri untuk pengadaan 20 alat PCR test dengan kapasitas lebih dari 10 ribu tes per hari atau 28 persen dari kapasitas nasional, pengadaan vaksin COVID-19 serta membuat sistem pelaksanaan dan distribusi vaksinasi, serta obat penyembuhan atau terapi untuk COVID-19.

Selain itu, BGS juga turut aktif memonitor dan mengelola 70 Rumah Sakit BUMN dalam penanganan COVID-19 dengan salah satunya menaikan kapasitas tempat tidur RS BUMN menjadi lebih dari 6.500.

Bahkan setelah dilantik menjadi Menteri Kesehatan bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada 23 Desember 2020, Menkes dan Wamenkes langsung berkeliling Kementerian Kesehatan dan memimpin rapat koordinasi mengenai kesiapan program vaksinasi COVID-19.

Seakan tidak mau menyia-nyiakan waktu, Menkes BGS sudah lebih dulu berkeliaran mengunjungi beberapa rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 di Jakarta dan sekitarnya, melakukan tugas-tugas Menteri Kesehatan lainnya, bahkan sebelum diadakannya upacara Serah Terima Jabatan dari menteri kesehatan sebelumnya yaitu Letjen (Purn) Terawan Agus Putranto.

Acara Sertijab Menteri Kesehatan dengan Terawan baru dilakukan satu minggu setelahnya yaitu 29 Desember 2020. Waktu yang terlalu lama untuk disia-siakan bagi Menteri Kesehatan baru untuk tidak melakukan penanganan krisis kesehatan dengan cepat.

Baca juga: Dikunjungi Menkes, Panglima TNI sebut siap dukung vaksinasi COVID-19

Kurang dari seminggu setelah dilantik, atau bahkan sebelum acara Sertijab Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kepada Budi Gunadi Sadikin dilangsungkan, Menkes BGS telah menerbitkan dua Keputusan Menteri Kesehatan yang diterbitkan pada 28 Desember 2020.

Dua Keputusan Menteri Kesehatan tersebut antara lain mengatur tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 serta Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19. Selang dua hari setelahnya, sasaran penerima vaksin COVID-19 sudah dapat diakses dan dicek secara mandiri maupun diinformasikan oleh pemerintah secara langsung melalui SMS.

Menkes BGS pun secara langsung mengunjungi kantor Biofarma di Bandung, Jawa Barat, untuk memastikan kesiapan produsen dan distributor vaksin tersebut untuk bisa mendistribusikan vaksin COVID-19 pada 3 Januari 2021.

Bahkan dalam lawatan yang sama di Jawa Barat, yaitu saat mengunjungi RS Hasan Sadikin Bandung yang merawat pasien COVID-19, BGS berani turun langsung ke garda terdepan memasuki bangsal pasien COVID-19 dengan menggunakan APD lengkap layaknya petugas kesehatan.

Menkes BGS sempat mengeluarkan pernyataan bahwa sebelum masyarakat Indonesia kembali bekerja di awal tahun 2021, vaksin COVID-19 sudah didistribusikan ke 34 Provinsi di seluruh Indonesia. Hal tersebut terealisasi menyusul pernyataan dari Juru Bicara Vaksin COVID-19 dari Biofarma Bambang Herianto yang menyebutkan vaksin COVID-19 Sinovac sudah didistribusikan ke seluruh provinsi di Indonesia pada hari ini.

Baca juga: Menkes: Vaksin segera didistribusikan ke 34 provinsi

Kementerian Kesehatan menargetkan program vaksinasi rampung dilakukan dalam kurun waktu 15 bulan kepada 181,5 juta penduduk Indonesia. Periode pertama vaksinasi dilakukan pada Januari hingga April 2021 yang ditujukan untuk 1,3 juta petugas kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta penduduk lansia yang masih menunggu jaminan keamanan hasil evaluasi uji klinis.

Periode kedua akan dilangsungkan pada April 2021 hingga Maret 2022 dengan sasaran 63,9 juta untuk masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi dan 77,4 juta penduduk dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Sebagai Menteri Kesehatan yang telah menjabat dengan waktu kurang dari dua minggu, Menkes BGS dinilai telah cukup banyak melakukan percepatan dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.

Baca juga: Menkes: Tahap pertama penyediaan-persetujuan vaksin satu dua minggu

Tangan dinginnya yang berhasil mendapatkan kembali kepemilikan negara Indonesia atas PT Freeport Indonesia di Papua semasa dia menjabat sebagai Direktur Utama PT Inalum sejak 2017, kemudian membawa sukses E-Money milik Bank Mandiri sebagai pelopor pembayaran tol elektronik terbanyak saat dirinya menjabat Direktur Utama Bank Mandiri sejak 2013, diharapkan juga berhasil membawa keselamatan bagi rakyat Indonesia kala dirinya menjabat Menteri Kesehatan.

Sektor kesehatan memang melangkahi latar belakang BGS yang merupakan seorang bankir senior dan seorang direktur utama perusahaan negara di sektor perbankan dan pertambangan. Namun sepertinya melangkahi bidang ekspektasi sudah dilakukan sejak lulus menjadi sarjana Fisika Nuklir dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1988, kemudian menjadi seorang bankir dan pemimpin perusahaan, lalu kini menakhodai Kementerian Kesehatan.

Keahlian di bidang manajerial yang sudah dibuktikan dalam perjalanan karier Budi Gunadi Sadikin kini ditantang untuk menyelesaikan masalah krisis kesehatan yang menyebabkan krisis ekonomi bagi banyak nyawa dan kehidupan rakyat Indonesia saat ini.


#satgascovid19
#ingatpesanibujagajarak


Baca juga: Menkes: Warga berusia di atas 60 tahun tetap divaksinasi COVID-19

Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2021