Ketua DPD apresiasi pemerintah amankan 660 Juta dosis vaksin COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memberi apresiasi atas kinerja cepat pemerintah dalam mengamankan 660 juta dosis vaksin COVID-19 yang akan disalurkan melalui beberapa tahap.

"Keberhasilan pemerintah mengamankan 660 juta dosis vaksin COVID-19 dalam waktu cepat merupakan sebuah prestasi, khususnya dalam upaya menciptakan herd immunity (kekebalan komunal)," ujar LaNyalla, dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Rabu.

Saat ini sudah ada 1,2 juta vaksin COVID-19 Sinovac yang sudah tiba di Tanah Air. Pengiriman tahap dua dari Sinovac akan tiba di Indonesia pada Kamis (31/12), sebanyak 1,8 juta dosis vaksin.

"Dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 diharapkan kita segera mengakhiri situasi pandemi dan segera memulai pemulihan di berbagai sektor untuk memperbaiki perekonomian, pendidikan dan sektor lainnya," ucap LaNyalla.

Saat ini, vaksin corona masih menunggu sertifikat emergency use authorization (EUA) atau izin edar dari BPOM untuk kemudian bisa didistribusikan.

LaNyalla meminta BPOM memastikan vaksin Sinovac ini benar-benar sudah bisa dipergunakan kepada masyarakat.

"DPD berharap BPOM melakukan pengkajian secara mendalam agar vaksin aman digunakan," sebut senator asal Dapil Jawa Timur itu.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan sudah ada sekitar 660 juta dosis vaksin yang sudah diamankan Indonesia melalui jalur bilateral maupun multilateral. Ada 5 jalur pengadaan vaksin yang jadwal kedatangannya bervariasi yakni Sinovac, Novavax, COVAX/GAVI, AstraZeneca, dan Pfizer/BioNTech.

"Langkah pemerintah yang terus melakukan pendekatan dengan beberapa negara lain untuk mendapatkan tambahan vaksin secara agresif sungguh luar biasa. Hasilnya pun cukup menggembirakan," ucap LaNyalla.

Untuk bisa menciptakan herd immunity agar Indonesia terbebas dari pandemi Corona, pemerintah berencana memvaksinasi 181,5 jiwa. Priortitas utama dan pertama akan diberikan kepada 1,3 juta tenaga kesehatan (nakes) dan kelompok non-medis yang berada di garis depan penanganan Corona, termasuk TNI dan Polri.

Setelah tenaga kesehatan, pemberian vaksin dilanjutkan dengan pekerja sektor publik, baru setelah itu masyarakat umum. Vaksin pun tidak hanya diberikan kepada warga usia produktif, namun juga kelompok lansia di atas 60 tahun. Hanya saja, masyarakat diminta untuk bersabar karena pemberian vaksin akan dilakukan secara bertahap.

"Pada saatnya nanti semua bisa mendapatkan vaksin. Pemerintah juga memprioritaskan kelompok risiko tinggi untuk vaksinasi tahap pertama ini, termasuk kelompok pekerja," kata LaNyalla.

Mantan Ketum PSSI ini meminta kepada seluruh senator ikut mengawasi pendistribusian vaksin di daerahnya masing-masing. LaNyalla mengatakan, pengawasan perlu dilakukan mulai dari penyimpanan dosis, distribusi ke daerah hingga penyaluran ke masyarakat.

"Saya mengajak kepada seluruh senator untuk turut serta mengawasi pelaksanaan vaksinasi Corona," ucapnya.

Vaksin yang disimpan dalam fasilitas penyimpanan Bio Farma akan didistribusikan melalui dinas-dinas kesehatan daerah. Di setiap Dinkes Provinsi, akan disediakan gudang vaksin yang nantinya akan diedarkan oleh Dinkes Pemkab/Pemkot.

"Senator bisa berkoordinasi dengan Pemda untuk memastikan distribusi vaksin tersalurkan dengan semestinya," kata LaNyalla.