Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan kebijakan penutupan akses masuk bagi Warga Negara Asing (WNA) agar menjadi bagian komprehensif kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia.
Menurut dia, jangan sampai hanya penutupan sementara masuknya WNA, sedangkan di dalam negeri sendiri tidak ada kebijakan yang memadai untuk menangani COVID-19.
Baca juga: Indonesia tutup pintu bagi WNA semua negara per 1 Januari 2021
"Saat ini seolah masyarakat dibiarkan bergulat sendiri-sendiri dengan pandemi, sementara yang kuat biar tetap sehat, yang lemah akan sakit. Sementara jumlah bed dan ruang isolasi perawatan COVID-19 di berbagai daerah sudah melebihi kapasitasnya, pemerintah perlu lebih taktis menangani pandemi," kata Sukamta di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, dalam kondisi darurat pandemi COVID-19, semestinya tidak harus menunggu tanggal 1 Januari 2021 untuk menutup akses masuk WNA ke Indonesia. Dia khawatir ada kedatangan WNA khususnya dari Eropa, Amerika, dan Asia yang menghindari "lock down" di musim dingin.
Baca juga: MPR: Kebijakan larangan masuk WNA harus diikuti ketegasan implementasi
"Jeda beberapa hari ini sangat riskan akan datangnya WNA yang berpotensi terjangkiti varian baru COVID-19. Pemerintah mesti berkaca kepada kejadian awal COVID-19 masuk Indonesia, karena lengah dalam menerapkan pembatasan di pintu-pintu masuk ke Indonesia," ujarnya.
Selain itu, Sukamta mengatakan semestinya pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh apa yang sudah dikerjakan dalam penanganan pandemi selama 10 bulan, setelah itu dilakukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk penanganannya.
Politikus PKS itu mengkritisi langkah pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19 karena faktanya penambahan kasus harian bukan menurun namun semakin meningkat.
Baca juga: DPR: kebijakan pemerintah tepat tutup pintu masuk WNA
"Saat ini penularan bukan lagi antarwarga yang bepergian ke luar kota tetapi sudah masuk level antar-anggota keluarga. Soal varian baru ini, bukan hanya berita yang dari luar negeri, tapi ada ahli dari UGM yang mengatakan sudah ada di Indonesia, sebaiknya pemerintah transparan dengan rakyatnya, sehingga semua bisa ikut mengantasipisi," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020
