Mengurai praktik korupsi di pusaran Bansos COVID-19

Saat ini sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah orang yang sudah terbukti membawa perubahan atau memiliki rekam jejak kerja yang bagus.

Jakarta (ANTARA) - Ialah suatu frasa yang sudah lumrah terdengar sejak mula tahun ini, yakni virus corona atau COVID-19. Begitulah masyarakat di Tanah Air menyebutnya.

Namun, tidak ada satu pun yang memprediksi bahwa virus yang diketahui pertama kali menjangkit di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok tersebut akan membawa dampak yang begitu hebat.

Pemerintah Indonesia pada awalnya membuka opsi kepada wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia dengan sasaran roda perekonomian melaju pesat. Padahal, sejumlah negara lain terutama Tiongkok, tepatnya di Kota Wuhan telah melakukan karantina wilayah atau lockdown guna memutus mata rantai virus tersebut.

Tepat pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien 01 dan 02 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pascapengumuman di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta itu, sontak masyarakat mulai khawatir. Benar saja, seiring dengan berjalannya waktu satu per satu warga mulai terinfeksi virus yang sama.

Melihat lonjakan kasus yang terus terjadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Setelah DKI Jakarta memberlakukan PSBB, sejumlah daerah lainnya di Tanah Air juga turut menyusul kebijakan yang sama. Di sinilah awal mula segala macam aktivitas masyarakat dibatasi.

Hal itu mulai dari kegiatan sekolah tatap muka yang dihentikan, kegiatan umat beragama di rumah ibadah yang tidak lagi diizinkan hingga pasar-pasar tradisional juga ikut terdampak akibat kebijakan PSBB.

Kebijakan PSBB yang diterapkan pemerintah memang bertujuan baik agar rantai penularan virus dapat dihentikan. Namun, patut digarisbawahi bahwa pada saat bersamaan masyarakat juga membutuhkan kebutuhan pokok, yakni makan, minum, dan sebagainya.

Pemerintah menyadari tidak mungkin menahan warga di rumah saja tanpa ada pemasukan apa pun. Langkah yang diambil ialah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

Khusus bansos untuk warga di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi (Jabodetabek) diberikan dalam bentuk paket sembako dengan nilai Rp600 ribu. Bantuan itu disalurkan setiap bulan selama 3 bulan kepada masing-masing kepala keluarga.

Untuk masyarakat di luar Jabodetabek, bansos yang diterima berupa uang tunai atau lebih dikenal dengan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600 ribu per bulan.

Saat mula penyaluran bansos, masalah yang paling krusial dan cukup banyak mendapat sorotan publik ialah terkait dengan data. Meskipun demikian, eks Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara yang saat ini sedang menjalani proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai hal itu wajar karena tidak semua daerah siap dengan data yang diminta pemerintah pusat.

Saat masih menjabat sebagai Mensos, Ari sapaan akrabnya, mengatakan bahwa Presiden meminta segala sesuatunya dapat dikerjakan secara cepat pada awal penyaluran bansos. Padahal, di sisi lain, pekerjaan tersebut bukanlah perkara mudah atau semacam membuat konsep.

Oleh sebab itu, dia menyadari program Bansos yang disalurkan pemerintah pada saat itu barangkali membuat banyak di antara masyarakat kecewa sebab terdapat di antara mereka yang tidak mendapatkan bantuan.

"Ya, karena memilih itu tadi, ada yang merasa diuntungkan ada yang merasa tidak beruntung," kata dia.

Korupsi Bansos

Ada pepatah mengatakan "mulutmu harimaumu". Sejatinya penggalan peribahasa itu cukup relevan dikaitkan kepada eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara yang saat ini sedang menjalani pemeriksaan di meja hukum pascaditetapkan sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah KPK pada tanggal 6 Desember 2020.

Bukan tanpa sebab, politikus PDIP tersebut sebelumnya pernah berbicara tentang mengatasi praktik korupsi. Menurut dia, pendekatan yang humanis merupakan salah satu cara yang bisa diterapkan agar tindakan merugikan negara tersebut tidak terjadi.

Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama sejumlah pelaku lainnya karena diduga menerima suap pengadaan bansos sembako Jabodetabek.

Sebelum Juliari, sebenarnya catatan hitam di Kementerian Sosial (Kemensos) juga pernah terjadi dan menjerat orang nomor satu di kementerian itu. Pertama, Bachtiar Chamsyah yang merupakan Mensos periode 2001—2009. Ia tersandung tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan mesin jahit.

Kemudian di penghujung Agustus 2018, Mensos Idrus Marham juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan terjerat kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau 1. Padahal, mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tersebut baru menjabat sekitar 7 bulan menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur.

Berkaca dari tiga kejadian yang menjerat Mensos atas praktik korupsi tersebut, sudah seharusnya Presiden memberikan penegasan khusus agar tindakan serupa tidak terulang oleh pejabat manapun. Apalagi, kejadian terakhir dinilai cukup memalukan karena memakan hak masyarakat yang tengah kesusahan berjuang melawan pandemi COVID-19.

Presiden Jokowi mengatakan tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi, termasuk para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Bahkan, dari awal eks Wali Kota Solo itu telah berpesan kepada seluruh jajaran kabinetnya agar jangan korupsi. Namun, ternyata ucapan dan imbauan Presiden tidak digubris oleh bawahannya, termasuk salah satunya oleh Juliari Peter Batubara, seorang politikus PDIP yang juga satu partai dengan Jokowi.

Berkaca dari peristiwa Juliari Peter Batubara, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa Tri Rismaharini yang baru saja ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Mensos harus berani melakukan reformasi birokrasi di Kemensos.

"Itu harus segera dilakukan dan dirombak orang-orang di dalamnya untuk mengantisipasi oknum yang berperilaku koruptif," katanya.

Menunggu Gebrakan Risma

Sebelum dilantik sebagai Mensos, nama Tri Rismaharini memang cukup santer dikabarkan akan menduduki kursi Mensos tersebut. Ditambah lagi, informasi itu diperkuat oleh ucapan salah seorang politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mengatakan Wali Kota Surabaya itu akan menggantikan Muhadjir Effendy yang sebelumnya ditunjuk Presiden sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Mensos.

Benar saja, pada tanggal 22 Desember 2020 di Istana Negara, Presiden mengumumkan enam menteri baru. Dari enam nama itu, Tri Rismaharini masuk dan menjadi orang pertama yang diumumkan oleh Presiden.

Pascapengumuman akan menjabat sebagai Mensos, beragam pendapat bermunculan atas kebijakan Presiden. Ada yang merespons baik dan menilai langkah Jokowi sudah tepat. Namun, ada pula yang meragukan kapasitas Risma untuk menduduki kursi menteri.

Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan keterangan pers terkait dengan program kerja usai dilantik. ANTARA/Muhammad Zulfikar

Pengamat Sosial dari Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati menilai penunjukan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sebagai Mensos oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Juliari Peter Batubara sudah tepat.

Penilaian itu dilontarkan Devie dengan melihat latar belakang Risma yang dinilai cukup berhasil dalam memimpin sebuah wilayah, yakni Kota Surabaya. Dengan bekal itu, pemahaman politikus PDIP tersebut diharapkan kuat pada masyarakat.

"Kami mendukung, ya. Apalagi, kepemimpinan perempuan sebelumnya di Kemensos juga bagus sewaktu Ibu Khofifah Indar Parawansa menjabat sebagai Mensos," ujarnya.

Lebih jauh dari itu, perempuan pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah kota tersebut diyakininya juga memiliki empati yang kuat kepada masyarakat.

Menurut dia, saat ini sosok pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat ialah orang yang sudah terbukti membawa perubahan atau memiliki rekam jejak kerja yang bagus.

Berdasarkan rujukan-rujukan kinerja Risma sebagai Wali Kota Surabaya, diprediksi ia tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dalam mengemban tugas barunya sebagai Mensos.

Selain itu, pengalaman Risma sebagai Wali Kota Surabaya selama dua periode dinilai sebagai gambaran untuk dapat menjalankan tugas dan amanah sebagai Mensos.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan bahwa tugas utama yang harus dilakukan Tri Rismaharini sebagai Mensos dalam waktu dekat adalah memastikan program jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos berjalan dengan baik.

Selain itu, Wali Kota Surabaya itu juga harus bisa menyelesaikan permasalahan data. Pasalnya, selama ini banyak penerima bantuan jaring pengaman sosial yang dinilainya kurang tepat.

Selanjutnya, penyaluran bansos juga harus dievaluasi baik itu terkait isi maupun jumlah dari bantuan itu sendiri, terutama pada bansos sembako.

"Jadi, masih banyak yang menerima bansos karena dekat dengan kekuasaan, misalnya, dengan kepala daerah, kepala desa, lurah, dan sebagainya," ujarnya.

Amanah yang dipercayakan kepada Tri Rismaharini cukup berat, yakni menangani dampak pandemi COVID-19 di sektor sosial.

Untuk menjalankan pekerjaan itu, dibutuhkan sosok pemimpin yang betul-betul humanis dan dekat dengan masyarakat. Masalahnya, jabatan menteri tidak bisa disamakan dengan jabatan kepala daerah.

Mensos RI Tri Rismaharini mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo berpesan agar Bansos 2020 dapat selesai atau terealisasi 100 persen menjelang akhir tahun.

"Kemudian tahun depan di awal Januari juga harus tersalurkan supaya ekonomi bisa jalan," katanya.

Terkait dengan pengawasan bansos pada tahun 2021, Risma memastikan tidak akan ada bantuan tunai. Artinya, semua menggunakan transaksi nontunai.

Bagi calon penerima bantuan yang tidak memiliki rekening bank, Kemensos akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk menyalurkannya. Bahkan, dirinya mengaku siap mengantarkan langsung bantuan kepada warga yang terdampak pandemi COVID-19.

"Kami 'kan punya nama dan alamat calon penerima," katanya.

Setelah dilantik, Risma panggilan akrab Mensos akan bergerak cepat di antaranya melakukan perbaikan data, terutama pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut dia, apa pun program kerja yang akan dijalankan harus memiliki tolok ukur. Oleh karena itulah kehadiran data sangat diperlukan. Sebagai contoh, bila pemerintah memberikan bantuan, harus dilihat realisasinya, termasuk dampak bagi kehidupan penerima bantuan.

Selain perbaikan data, masalah-masalah sosial lainnya juga akan menjadi fokus, yakni penanganan orang gila di jalanan. Bahkan, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) terkait dengan penanganan masalah sosial tersebut.

"Orang gila ini tidak ada yang merawat, nah, itu bisa kita rawat dan saya percaya itu bisa ditangani," ujar politikus PDIP tersebut.

Dengan sejumlah prestasi dan gagasan yang dilakukan Risma selama menjabat Wali Kota Surabaya dua periode, diharapkan energi-energi positif dan gebrakan membangun tersebut dapat ditularkannya di Ibu Kota, terutama dalam mengatasi beragam masalah sosial dan tentunya mengurai praktik korupsi di pusaran bansos COVID-19 di Tanah Air.