Atasi backlog 12 juta, DPD minta pemerintah percepat pembangunan rumah

Untuk menekan 'backlog' atau kekurangan hunian yang saat ini telah mencapai 11 juta sampai 12 juta unit

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto meminta pemerintah untuk melakukan percepatan pembangunan perumahan guna mendorong pemulihan perekonomian nasional.

Ia menyampaikan program di sektor perumahan masih perlu ditingkatkan pada tahun depan, di antaranya program subsidi kredit kepemilikan rumah, subsidi uang muka, hingga bantuan stimulus swadaya.

"Upaya ini sekaligus untuk menekan backlog atau kekurangan hunian yang saat ini telah mencapai 11 juta sampai 12 juta unit," ujar Sukiryanto dalam Focus Group Discussion (FGD) DPD RI bertema "Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Sektor Perumahan" di Jakarta, Senin.

Baca juga: Wapres harap sektor perumahan dorong percepatan PEN

Selain itu, lanjut dia, peningkatan kuota KPR, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), dan subsidi selisih bunga (SSB) juga harus dilakukan.

Di era pandemi, menurut dia, sebenarnya pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis. Namun, hal itu masih belum cukup dan perlu ditingkatkan.

Agar serapan bisa maksimal, ia berharap kuota pembiayaan perumahan subsidi tidak hanya diberikan dan difokuskan kepada perbankan pelat merah, tetapi juga untuk bank pembangunan daerah (BPD). Karena BPD dianggap lebih mengerti tentang keinginan dan kondisi di daerah.

Menurut dia, sektor perumahan mampu mendorong pemulihan perekonomian nasional melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan nilai produk domestik bruto (PDB). Terlebih, sektor ini juga menjadi penggerak bagi sekitar 175 industri terkait.

Dalam kesempatan sama, Wapres RI KH Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pembangunan perumahan yang baik, tidak hanya penting bagi ekonomi, tetapi juga mampu membantu membentuk karakter bangsa.

"Dukungan semua pihak terhadap sektor perumahan tak pernah surut dilaksanakan, tetapi masih banyak yang harus dilakukan," ujar Ma'ruf Amin.

Ketua Umum DPP REI Totok Lusida menambahkan, ada beberapa catatan yang menjadi usulan DPP REI kepada pemerintah agar besaran backlog perumahan sebanyak 13 juta unit bisa dikejar, di antaranya tambahan kuota rumah subsidi melalui skema SSB sebanyak 130 ribu unit.

Kemudian, membuka akses kredit perumahan kepada seluruh segmen, mengembalikan definisi MBR ke gaji pokok dan bukan lagi take home pay agar bisa direalisasikan di seluruh Indonesia.

Menanggapi hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono menegaskan pemerintah telah menetapkan target pembangunan hunian pada 2021.

Untuk pembangunan rusun misalnya, mencapai 8.283 unit dengan anggaran sebesar Rp4,16 triliun, tersebar di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat serta Papua dan beberapa wilayah lainnya.

"Untuk pembangunan rumah umum dan komersial tahun depan ditarget mencapai 40 ribu unit dengan anggaran Rp410 miliar, bantuan rumah swadaya sebanyak 114.900 unit yang tersebar di 33 provinsi dengan anggaran Rp2,51 triliun," paparnya.

Selain itu, pembangunan rumah khusus juga ditargetkan mencapai 2.423 unit dengan anggaran Rp610 miliar. Pembangunan rumah khusus ini di antaranya berada di kawasan perbatasan seperti di kabupaten Banjar Baru, kabupaten Morowali, kabupaten Konawe Selatan dan kawasan terdampak bencana.

Terkait target penyerapan bantuan pembiayaan perumahan tahun 2021, Basuki menyatakan mencapai sebesar Rp21,6 triliun.

"Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kinerja sektor ini sehingga target sebanyak 70 persen masyarakat memiliki akses terhadap perumahan dan pemukiman layak, aman, serta terjangkau bisa tercapai di tahun 2024 dari posisi tahun 2019 yang hanya sekitar 56,75 persen," katanya.

Baca juga: Pengembang properti diminta bantu pemulihan ekonomi nasional
Baca juga: PUPR: Program Sejuta Rumah capai 856.758 unit