Bappenas perkirakan pembangunan ibu kota negara baru setelah vaksinasi

Mudah-mudahan kalau sudah vaksinasi ada, kita bisa langsungkan karena dia bisa menjadi prime mover, dia bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memproyeksi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) bisa dilakukan setelah vaksinasi karena master plan dan detailnya sudah rampung.

“Mudah-mudahan kalau sudah vaksinasi ada, kita bisa langsungkan karena dia bisa menjadi prime mover, dia bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam jumpa pers virtual di Jakarta, Senin.

Kepala Bappenas itu menambahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait IKN juga sudah masuk Prolegnas dan Perpes untuk membentuk Badan Otoritas IKN juga sudah siap. Sehingga, lanjut dia, pembangunan IKN juga siap dilakukan dan tinggal menunggu perintah Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kerusakan jalan di wilayah calon ibu kota negara baru mulai diperbaiki

“Kalau misalnya keputusan politik hari ini diperintah Pak Presiden, langsung dibangun, di-start, kita jalan, kita bisa lakukan, jadi kita sudah siap,” ujar Kepala Bappenas.

Meski demikian, lanjut dia, prioritas utama pemerintah adalah vaksinasi yang rencananya dimulai pada 2021 dengan alokasi anggaran yang kemungkinan besar juga akan mengalami realokasi anggaran untuk pengadaan vaksin.

Sementara itu Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata menambahkan meski terdampak pandemi, namun timeline rencana pembangunan IKN masih dalam jadwal.

Baca juga: FTUI: Pandemi COVID-19 buka peluang "redesign" ibu kota negara

Awalnya, kata dia, sebelum ada pandemi, peletakan batu pertama pembangunan IKN dipercepat menjadi Agustus 2020. Namun karena ada pandemi, hal itu ditunda dan kembali menjadi awal 2021, sehingga terjadi sedikit pergeseran.

“Ada pergeseran sedikit tapi masih dalam koridor pelaksanaan konstruksi,” katanya sembari menambahkan akhir 2024 kepala negara sudah bisa berkantor di IKN baru.

Baca juga: Menteri PPN sebut proyek ibu kota negara masih tetap lanjut