Upaya terbaik untuk merespons dampak pandemi di desa adalah dengan memastikan kesehatan warga dan menjaga kesempatan mereka untuk bekerja sehingga tetap berdaya gun
Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 telah 10 bulan lamanya mendera Indonesia. Selain memengaruhi kesehatan masyarakat, wabah penyakit yang ditularkan oleh virus SARS-SoV-2 itu juga telah melemahkan perekonomian.
Tidak hanya berdampak terhadap warga di kota-kota besar, tetapi pandemi juga mewabah hingga ke pelosok desa. Dan dengan cepat, krisis kesehatan dan ekonomi melingkupi hampir seluruh pelosok negeri.
Dengan segenap jiwa dan usaha, pemerintah beserta seluruh komponen bangsa bahu membahu melakukan upaya penanggulangan untuk mengendalikan laju penyebaran.
Presiden Joko Widodo bahkan dalam setiap kesempatan terus mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada dan disiplin menerapkan protokol pencegahan meski vaksin COVID-19 telah didatangkan.
"Saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan '3M', menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan untuk kebaikan kita semua," kata Presiden dalam sebuah tayangan video YouTube Sekretariat Presiden, Jakarta, Rabu (16/12).
Namun demikian, angka kasus tercatat masih terus meningkat dari hari ke hari. Koordinator Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito bahkan juga mengingatkan semua pihak bahwa kasus aktif COVID-19 di Tanah Air telah mencapai 15,08 persen per 13 Desember 2020.
"Angka ini lebih tinggi dari angka tertinggi kasus aktif di November. Ini merupakan alarm bagi kita semua karena bukan hal yang diharapkan," kata dia dalam diskusi virtual bertema "Napas Panjang Penanganan CCVID-19", Jakarta, Jumat (18/12).
Di tengah remuk redam upaya untuk menekan laju tersebut, semangat untuk bangkit dan bertahan dari keterpurukan harus terus digelorakan agar tidak mati di tengah jalan.
Karena seperti halnya pandemi yang harus dilawan dengan semangat sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga, begitu juga optimisme yang harus terus dinyalakan sehingga masyarakat bisa bangkit dan kembali berjuang menggeliatkan ekonomi yang telah hampir meredup.
Usai 10 bulan telah berlalu. Presiden Joko Widodo bersama jajarannya di kementerian dan lembaga telah menggulirkan banyak kebijakan untuk menyelamatkan negeri dari krisis kesehatan dan ekonomi berkepanjangan.
Tidak hanya mendukung perjuangan para tenaga medis yang berada di garis terdepan penanganan COVID-19, tetapi juga pemberian stimulus dana bagi dunia usaha dan penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat kurang mampu melalui bantuan langsung tunai.
Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi juga telah mengupayakan banyak cara untuk memastikan desa tetap aman tentram dan terbebas dari pandemi COVID-19. Begitu pun upaya-upaya lain yang terus ditempuh untuk membangkitkan ekonomi warga desa.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam keterangan persnya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/12), menegaskan bahwa upaya terbaik untuk merespons dampak pandemi di desa adalah dengan memastikan kesehatan warga dan menjaga kesempatan mereka untuk bekerja sehingga tetap berdaya guna.
"Diawali dengan kebijakan menjaga kesempatan kerja di masa pandemi COVID-19, yang kita sebut dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), dan juga kebijakan menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19," tutur pria yang juga akrab disapa Gus Menteri itu.
Orkestrasi kebijakan tersebut ditempuh agar masyarakat tidak hanya aman dan sehat tetapi juga tetap berdaya guna di tengah pandemi yang telah menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaan.
Untuk itulah, pemerintah berupaya mencoba menahan penyebaran pandemi COVID-19 di desa melalui program Desa Tanggap COVID-19, menahan tingkat pengangguran melalui PKTD dan mempertahankan daya beli warga melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
Selain itu, Kemendes PDTT juga mengupayakan inovasi desa untuk dapat menangani COVID-19 secara mandiri, meningkatkan permodalan ke desa melalui transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks-Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD), menetapkan protokol adaptasi kebiasaan baru untuk menggerakkan kembali aktivitas ekonomi di tengah pandemi, hingga memprioritaskan penggunaan Dana Desa 2021 untuk melanjutkan upaya mewujudkan ketahanan desa.
Desa Tanggap COVID-19
Sesuai amanat Presiden untuk mengutamakan keselamatan warga di atas upaya penyelamatan lain, Kemendes PDTT meluncurkan program Desa Tanggap COVID-19 pada 24 Maret 2020 untuk memastikan agar warga desa benar-benar aman dan terbebas dari pandemi tersebut.
Melalui dukungan dari seluruh warga desa, 1,8 juta Relawan Desa Lawan COVID-19 yang telah terbentuk sejauh ini telah mengupayakan banyak langkah untuk mencegah dan menangani COVID-19 di desa, antara lain dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang COVID-19, mendata penduduk yang rentan sakit, menyiapkan ruang isolasi COVID-19 di desa, menyemprotkan disinfektan dan menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat-tempat umum, dan juga menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan dan pencegahan penyebaran wabah yang dikoordinasikan dengan puskesmas.
Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan alat deteksi dini nonmedis berupa formulir sebagai pedoman wawancara yang diisi oleh warga, menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit rujukan COVID-19, nomor telepon ambulans dan lain-lain, mendirikan pos jaga gerbang desa, memastikan tidak ada kerumunan hingga penyiapan dan penanganan logistik untuk kepentingan warga desa yang menjalani isolasi.
Dengan upaya pencegahan dan penanganan tersebut, kegiatan Desa Tanggap COVID-19 tercatat telah sampai ke tingkat nasional dan dengan kewajiban bagi pendatang untuk melakukan isolasi mandiri di ruang isolasi desa, kasus suspek dan terkonfirmasi COVID-19 di seluruh desa tercatat jauh lebih rendah dibandingkan tingkat nasional.
Padat Karya Tunai Desa
Merangsang daya beli warga tidak hanya dapat dilakukan dengan serta merta memberikan bantuan langsung tunai. Tetapi dengan memberdayakan mereka melalui program padat karya justru menjadi solusi bagi permasalahan, sehingga warga dapat bekerja dan terus menghidupi keluarga mereka.
Untuk itulah, pemerintah mengupayakan program padat karya tunai desa sebagai salah satu prioritas utama agar warga desa dapat tetap bertahan mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi.
Secara spesifik, program tersebut menyasar kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampak, yaitu kelompok keluarga kurang mampu, penganggur, setengah penganggur dan kelompok marginal lainnya.
Padat Karya Tunai Desa diupayakan untuk menguatkan infrastruktur dan ekonomi produktif sehingga desa diharapkan memiliki daya tahan di tengah wabah yang telah melemahkan setiap sendi kehidupan masyarakat.
Melalui pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di desa, PKTD diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari krisis ekonomi sehingga warga dapat terus bekerja dan berusaha.
Dalam prosesnya, para pekerja dari keluarga kurang mampu, penganggur, setengah penganggur dan kelompok marginal lain yang dipekerjakan dalam program tersebut diberi upah setiap hari agar kebutuhan sehari-hari tetap bisa terpenuhi.
Dengan penerapan menjaga jarak minimal dua meter antara satu pekerja dengan pekerja lainnya, kegiatan padat kerja diharapkan juga dapat memininalkan potensi penularan virus yang cenderung menular dari satu orang terinfeksi ke orang lain melalui droplet atau cairan batuk dan bersin penderita.
Dalam perjalanannya, padat karya yang telah dimulai sejak awal pandemi pada 24 Maret 2020 melalui Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8/2020 itu telah membuahkan hasil cukup maksimal.
Sampai dengan 15 Desember, alokasi Dana Desa sebesar Rp15,2 triliun yang telah digelontorkan untuk program tersebut selama pandemi ini telah mampu menyerap total 3.068.660 pekerja yang terdiri dari 92 persen pekerja laki-laki dan 8 persen pekerja perempuan, dengan kategori anggota rumah tangga miskin sebanyak 1.499.838 orang, penganggur sebanyak 637.774 orang, setengah penganggur 660.985 dan dari kelompok marginal lainnya sekitar 16.194 orang.
Dengan implementasi program yang dilaksanakan secara optimal, padat karya tunai desa terbukti dapat menekan peningkatan angka pengangguran terbuka di desa akibat pandemi menjadi hanya 0,79 persen, jauh lebih rendah dibandingkan persentase kenaikan hingga 69 persen di kota, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2020.
BLT Dana Desa
Sebagai salah satu program darurat untuk merespons dampak pandemi COVID-19 di desa, program BLT Dana Desa juga digulirkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi desa melalui bantuan langsung tunai guna mendorong daya beli warga.
Digulirkan sebagai bagian dari jaring pengalaman sosial (JPS), BLT Dana Desa diberikan kepada warga miskin terdampak COVID-19 yang belum mendapat bantuan dari JPS lain guna memberikan perlindungan sosial secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Sejak bantuan pertama kali disalurkan kepada dua desa di Jombang pada 23 April 2020, total keluarga penerima manfaat (KPM) yang telah menerima BLT Dana Desa menurut data per 14 Desember adalah sebanyak 8,04 juta KPM, yang terdiri dari 1,45 juta KPM dari kelompok masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, 5,31 juta orang yang belum terdata sebagai penerima bantuan JPS lain, 946 ribu KPM dari kelompok masyarakat yang telah terdata tetapi belum pernah menerima JPS dan 311 ribu orang dari kelompok masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.
Dengan total dana yang telah disalurkan sebanyak Rp20,4 triliun, BLT Dana Desa telah memberikan manfaat bagi 88 persen warga yang berprofesi petani dan buruh tani, 4 persen nelayan dan buruh nelayan, 2 persen buruh pabrik, 1 persen guru dan 5 persen kelompok warga yang berprofesi sebagai pedagang atau pelaku UMKM.
Melalui pemanfaatan Dana Desa yang diprioritaskan untuk merespons pandemi COVID-19, upaya pemerintah untuk menanggulangi krisis kesehatan dan ekonomi di desa akibat wabah itu telah berhasil membantu total 42.520.748 warga desa atau sebanyak 36,03 persen dari total 118 juta warga desa di seluruh Indonesia.
Berkat upaya-upaya tersebut, daya beli warga tercatat meningkat pada kuartal ketiga 2020, dengan angka belanja rumah tangga di desa tercatat mencakup 14 persen dari total pengeluaran rumah tangga nasional.
Dengan berbagai upaya yang dilakukan tidak hanya pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, dampak pandemi COVID-19 yang telah memengaruhi hampir seluruh sendi kehidupan semestinya dapat segera diatasi bersama-sama.
Oleh karena itu, ke depan sudah selayaknya bagi seluruh elemen bangsa menguatkan gotong royong sebagai bagian dari identitas bangsa, dan bersama-sama menanggulangi COVID-19 hingga pandemi tersebut benar-benar musnah dari Bumi Pertiwi.
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2020
