Berikut sejumlah berita hukum kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini
Polri tangani 34 kasus pelanggaran prokes terkait Pilkada 2020
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri telah menangani 34 perkara pelanggaran protokol kesehatan terkait Pilkada Serentak 2020.
"Dari bulan April sampai dengan tanggal 21 Desember 2020, (Polri) telah menangani 34 perkara," kata Komjen Sigit di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Kasus Laskar FPI, Bareskrim periksa 78 saksi dan tujuh ahli
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo mengatakan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim telah meminta keterangan 78 orang saksi dan 7 ahli dalam penyidikan kasus meninggalnya enam orang laskar Front Pembela Islam (FPI) di Karawang dan Jalan Tol Jakarta - Cikampek.
"Perkembangan sampai hari ini, kami telah memeriksa 78 orang saksi dan 7 ahli," kata Komjen Sigit di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
11 lokasi di Jateng jadi titik operasi yustisi dan tes antigen
Sebanyak 11 lokasi yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) bakal menjadi titik operasi yustisi dan tes antigen yang dilakukan petugas gabungan saat libur akhir tahun guna mengantisipasi meluasnya penyebaran COVID-19.
"Mengacu jadwal dari gubernur, tercatat ada 11 tempat yakni di enam objek wisata, dan lima di titik rawan kerumunan 'rest area' di sepanjang jalan tol," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Jawa Tengah Budiyanto Eko Purwono di Semarang, Senin.
Selengkapnya di sini
Tak ada korban jiwa kebakaran di Asrama Mako Brimob Depok
Kepala Bidang Penanggulangan Bencana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok Denni Romulo menyatakan tidak ada korban jiwa dan luka-luka akibat kebakaran yang terjadi di Asrama Mako Brimob Depok, Jawa Barat.
"Untuk korban jiwa dan luka-luka nihil," kata Denny di Depok, Senin.
Selengkapnya di sini
Pimpinan baru KY dititipi revisi UU KY
Ketua Komisi Yudisial periode 2015—2020 Jaja Ahmad Jayus menitipkan sejumlah pekerjaan jangka pendek secara eksternal yang dinilai penting untuk diselesaikan, seperti revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada pimpinan baru lembaga itu.
Dalam serah terima jabatan yang ditandai dengan penyerahan memori jabatan pimpinan dan anggota KY periode 2015—2020 di Jakarta, Senin, Jaja Ahmad Jayus mengatakan bahwa selain pembahasan RUU KY untuk menguatkan KY, pekerjaan yang menunggu lainnya adalah pemeriksaan bersama Mahkamah Agung serta penyelesaian laporan yang lebih cepat dan tepat waktu.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
