Peningkatan jumlah satuan kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM juga menandakan makin baiknya komitmen jajaran ASN di Kemenkumham dalam memberikan pelayanan publik.Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas yang diterimanya menambah keyakinan bahwa pelayanan publik yang berintegritas bisa benar-benar terwujud.
Hal itu disampaikan Yasonna selepas acara Apresiasi dan Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) yang dihelat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Senin.
"Puji Tuhan, saya mendapat apresiasi dan penghargaan sebagai pemimpin perubahan yang berhasil membangun unit percontohan di instansi yang saya pimpin, yakni Kementerian Hukum dan HAM," kata Yasonna dalam keterangan kepada wartawan.
Ia menyebutkan dari seluruh kementerian/lembaga dan pemda, ada sekitar 763 satker (satuan kerja) yang meraih WBK/WBBM.
"Kemenkumham berkontribusi 11 persen atau 83 satuan kerja. Penghargaan ini menambah semangat dan keyakinan saya bahwa kita bisa mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas dengan komitmen, dukungan, dan kolaborasi SDM yang profesional, serta memanfaatkan teknologi," kata menteri berusia 67 tahun tersebut.
Baca juga: Lima satker TNI AL raih predikat zona integritas WBK/WBBM 2020
Pada acara tersebut, sebanyak 83 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham mendapat predikat WBK dan WBBM tahun 2020 dari total 520 satker yang memenuhi syarat untuk dapat diusulkan penilaian dan evaluasi oleh KemenPANRB. Dari total penghargaan itu, sebanyak 72 di antaranya merupakan predikat WBK dan 11 sisanya sebagai WBBM.
Catatan ini menjadi prestasi tersendiri bagi Yasonna dan Kemenkumham karena naik hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Pada tahun 2019, terdapat 43 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham yang mendapat predikat WBK/WBBM dari 139 satker yang dianggap memenuhi persyaratan.
Menurut dia, hal itu tidak lepas dari keseriusan seluruh jajaran di Kemenkumham melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap hasil survei Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat sehingga memenuhi persyaratan saat penilaian akhir oleh Tim Penilaian Nasional.
"Tentu saja ini tak bisa terwujud tanpa kerja keras koordinator WBK/WBBM pada masing-masing unit eselon I selaku pembina," ucap Yasonna.
Ia mengatakan bahwa peningkatan jumlah satuan kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM juga menandakan makin baiknya komitmen jajaran aparatur sipil negara (ASN) di Kemenkumham dalam memberikan pelayanan publik yang bebas dari percaloan, pungli, responsif, prosedur jelas, transparan secara biaya, pasti waktu penyelesaian, serta bebas dari perbuatan tercela lainnya.
Yasonna pun mengajak seluruh jajaran di Kemenkumham untuk terus meningkatkan kinerja positif tersebut.
Apresiasi yang diterima dari Kementerian PANRB ini melengkapi sederet penghargaan yang diterima Kemenkumham sepanjang tahun 2020.
Baca juga: MenpanRB dan Ketua KPK serahkan penghargaan pada 10 pemimpin perubahan
Sebelumnya, pada tahun ini Kemenkumham meraih penghargaan sebagai kementerian dengan kinerja anggaran 2019 terbaik pada kategori kementerian dengan pagu anggaran di atas Rp10 triliun, penghargaan atas opini wajar tanpa pengecualian 10 kali berturut-turut, hingga sebagai penerima Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020.
Adapun kegiatan apresiasi dan penghargaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2020 yang digelar Kementerian PAN RB menetapkan sebanyak 763 unit kerja mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
Penghargaan diberikan langsung oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo dalam acara yang dijadikan bagian dari rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.
Unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM ini ditentukan dari hasil evaluasi terhadap 3.691 unit kerja dari 70 kementerian/lembaga, 20 pemerintah provinsi, dan 161 pemerintah kabupaten/kota yang diusulkan dalam zona integritas dan dilaksanakan sejak Agustus 2020.
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap instansi pemerintah dan unit kerja yang sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan zona integritas sehingga masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan berintegritas.
Baca juga: Wapres: Birokrasi harus lakukan inovasi dan perbaikan layanan publik
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2020
