Thailand gelar pilkada di 76 provinsi di tengah protes massa

Nonthaburi (ANTARA) - Pemerintah Thailand pada Minggu menggelar pemilihan kepala daerah serentak di 76 provinsi di tengah rangkaian aksi protes massa yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir.

Pilkada dilangsungkan di provinsi-provinsi di luar Bangkok, ibu kota Thailand, dan merupakan yang pertama digelar sejak Prayuth terpilih sebagai perdana menteri Thailand lewat pemilihan umum pada tahun lalu.

Beberapa tahun sebelumnya, Prayuth mengisi posisi PM setelah melakukan kudeta terhadap pemerintah Thailand pada 2014.

“Ini kewajiban saya untuk memilih,” kata seorang pegawai bank, Korkiet Akaraparn, 27, saat ditemui di Provinsi Nonthaburi, daerah di luar Kota Bangkok.

“Saya harap akan ada orang-orang baru yang terpilih dari pilkada dan mereka akan membawa perubahan,” kata dia.

Meskipun kasus positif COVID-19 di Thailand tinggi di luar Kota Bangkok, tingkat partisipasi pemilih masih cukup tinggi.

Pemungutan suara berlangsung sampai pukul 17.00 waktu setempat dan hasilnya akan diumumkan pada Minggu sore.

Partai Gerakan Progresif jadi salah satu partai politik yang mengajukan calon kepala daerah pada pilkada tahun ini.

Gerakan Progresif terhubung dengan Partai Maju Masa Depan yang dipimpin oleh tokoh oposisi Thanathorn Juangroongruangkit. Partai tersebut saat ini ditetapkan sebagai partai terlarang oleh pemerintah.

Thanathorn tampil sebagai oposisi Prayuth yang paling vokal. Larangan politik atas Thanathorn dan partainya memicu aksi massa yang menuntut Prayuth mundur dari jabatannya. Massa juga meminta pemerintah mengubah konstitusi dan mengurangi kekuasaan raja.

Massa juga menuduh Prayuth mencurangi hasil pemilu, tetapi tuduhan itu dibantah oleh sang PM Thailand.

Partai pendukung pemerintah memang tidak mengusung calon kepala daerah, tetapi mereka yang mencalonkan diri pada pilkada tahun ini telah menunjukkan kesetiaannya pada kubu Prayuth.

Pilkada serentak itu merupakan ujian bagi Partai Thai Pheu, yang mendukung eks perdana menteri Thaksin Shinawatra. Di kalangan oposisi, Thai Pheu masih jadi partai terbesar yang menguasai parlemen.

Thaksin mengunggah komentar di media sosial Twitter dan mendorong warga Thailand untuk mendukung kandidat dari Thai Pheu. Thaksin mengasingkan diri sejak ia dikudeta oleh junta pada 2006.

“Saya memilih kandidat yang masih punya ikatan persaudaraan dengan mantan ketua,” kata Charoen Buaperm, 60 tahun, pegawai pemerintah provinsi yang bertanggung jawab atas rencana pembangunan dan penyusunan anggaran di daerah.

Partai Gerakan Progresif saat ini berupaya mengalihkan lebih banyak kekuasaan dari pusat ke daerah-daerah, terutama untuk wilayah yang belum mengadakan pemilihan kepala daerahnya sendiri.

Sumber: Reuters

Baca juga: Pengunjuk rasa Thailand minta raja serahkan kendali kekayaan

Baca juga: PM Thailand ancam gunakan seluruh aturan hukum untuk jerat demonstran