Kejar target realisasi investasi di tengah pandemi

sehingga arus rantai pasok global mengalami perlambatan

Jakarta (ANTARA) - Pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 2020 turut berimbas pada banyak hal, termasuk laju investasi ke Tanah Air.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, pada tahun ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) punya target realisasi investasi sebesar Rp866,1 triliun.

Namun, target tersebut nyatanya harus direvisi dua kali untuk disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Awalnya, BKPM membuat simulasi jika COVID-19 berakhir pada Mei 2020 maka target realisasi investasi dipatok Rp855,6 triliun.

Sayangnya, target tersebut kembali dipangkas menjadi Rp817,2 triliun karena pandemi yang tidak menunjukkan tanda akan berakhir.

Dipangkasnya target realisasi investasi harus dimaklumi lantaran di tengah kondisi pandemi, investor tentu tidak ingin mengambil risiko menanamkan modal tanpa ada kepastian. Terlebih, pandemi membuat banyak negara memberlakukan lockdown.

Dalam penelitian mengenai dampak pandemi terhadap ekonomi, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyebut pandemi akan menekan aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI). UNCTAD bahkan memprediksi FDI global akan turun 30-40 persen tahun ini.

Dengan tren tersebut, wajar jika kemudian Presiden Jokowi meminta menteri terkait, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk tetap menjaga pertumbuhan realisasi investasi di Indonesia.

Menurut Kepala Negara, laju investasi menjadi penting di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Mengingat hal itu dapat menjadi daya dorong di tengah lesunya pertumbuhan konsumsi domestik.

Kejar target

BKPM sebagai lembaga yang mengurusi masuknya investasi di Tanah Air, tidak tinggal diam. Meski target realisasi investasi dipangkas, strategi untuk terus menggenjot aliran modal masuk tidak mengendur.

Salah satu langkah yang dilakukan untuk tetap menggenjot realisasi investasi di tengah pandemi yakni merampungkan investasi mangkrak yang selama beberapa tahun terakhir tak kunjung selesai.

Sejak diangkat memimpin BKPM pada 2019, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku menemukan ada Rp708 triliun investasi yang tidak kunjung terealisasi meski sudah resmi masuk ke Tanah Air.

Ratusan triliun investasi itu tidak kunjung terealisasi karena tiga masalah utama, yakni ego sektoral kementerian/lembaga, adanya tumpang tindih aturan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga masalah tanah yang mahal.

Sepanjang 2020, tepatnya hingga November, akhirnya BKPM berhasil mengeksekusi Rp474,9 triliun atau 67,1 persen dari total investasi mangkrak.

Selain mengejar penyelesaian investasi mangkrak, strategi lain yakni mendorong masuknya relokasi investasi dari sejumlah negara ke Indonesia.

Untuk menggaet relokasi investasi, pemerintah menyiapkan lahan di Batang, Jawa Tengah, termasuk juga melakukan reformasi perizinan melalui pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Pada Juli 2020, sudah ada satu perusahaan asal Taiwan PT Meiloon Technology Indonesia, yang telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pabrik di Subang, Jawa Barat. Meiloon merelokasi investasinya dari Suzhou, China, ke Indonesia, senilai total 90 juta dolar AS.

Di sisi lain, ada 13 perusahaan lain yang memastikan diri akan merelokasi investasi senilai 6,9 miliar dolar AS dengan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 65 ribu orang.

Sebanyak 15 perusahaan telah menyatakan komitmen investasi senilai 21,5 miliar dolar AS dengan estimasi penyerapan tenaga kerja hingga 61 ribu orang. Selain itu, ada 124 perusahaan potensial yang akan merelokasi industrinya ke Indonesia dengan total investasi 41,4 miliar dolar AS dan potensi penyerapan tenaga kerja hingga 162 ribu orang

Tidak sekadar menyelesaikan investasi mangkrak dan menggaet relokasi investasi, pemerintah juga terus berupaya mendorong masuknya investasi di sektor prioritas yang diharapkan bisa mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Sejumlah sektor prioritas yang dimaksud yakni kesehatan, hilirisasi mineral dan manufaktur. Selain untuk mendukung kemandirian di dalam negeri, investasi di sektor-sektor tersebut diyakini bisa mendukung penciptaan lapangan kerja di masa pandemi.

Tetap optimis

Jika dilihat secara rinci, realisasi investasi triwulan I 2020 mencapai 210,7 triliun karena belum secara langsung terdampak pandemi COVID-19 meski serangan virus sudah mewabah di banyak belahan dunia.

Kemudian pada triwulan II, dampak pandemi mulai sangat terasa di dalam negeri sehingga realisasi investasi turun 8,9 persen dari triwulan sebelumnya dengan perolehan Rp191,9 triliun.

Memasuki triwulan III, kondisi mulai berangsur membaik dengan capaian realisasi investasi sebesar Rp 209,0 triliun atau tumbuh 8,9 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Kendati naik turun, secara kumulatif, realisasi investasi Januari-September 2020 mencapai Rp611,6 triliun atau 74,8 persen dari target realisasi investasi 2020 sebesar Rp817,2 triliun.

Bahlil Lahadalia optimis target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun akan tercapai meski target tersebut disebut-sebut terlampau optimistis. Ia memastikan target yang telah direvisi dari sebelumnya Rp886,1 triliun itu telah melewati perhitungan matang.

"Saya ingin katakan, BKPM membuat target optimistis itu bukan bim salabim tapi selalu disertai analisa, kajian data dan melihat peta kondisi yang ada. Jadi Insya Allah, kami tidak bermaksud over confidence, tapi di akhir 2020 nanti, Insya Allah Rp817 triliun ini bisa tercapai," katanya.

Hal yang sama juga diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia menegaskan belum ada investor yang membatalkan rencana investasi di Indonesia karena merebaknya Covid-19.

Kendati diakuinya arus investasi sedikit terganggu akibat pandemi, sejumlah investor masih tetap melanjutkan komitmennya untuk masuk ke Indonesia.

Menjelang akhir tahun, sejumlah menteri juga terus aktif menjaring investasi dari berbagai sumber. Pemerintah pun aktif mempromosikan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang diklaim akan memudahkan para investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Meski terus kejar-kejaran dengan waktu untuk bisa meraih target realisasi investasi di tengah masa pandemi yang sulit ini, komitmen investasi yang didapat diharapkan dapat jadi modal untuk bisa direalisasikan di waktu mendatang guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.