Pemerintah lakukan public launcing kendaraan listrik berbasis baterai

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melaksanakan public launching kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB sebagai komitmen mewujudkan kendaraan masa depan, yang ramah lingkungan tersebut.

Public launching dilakukan melalui diseminasi program pemerintah pusat dan daerah maupun stakeholder dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Public launching KBLBB ini dihadiri secara daring sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, Kepala Staf Kepresidenan, gubernur, pimpinan BUMN, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, dan media yang menjadi unsur pentaheliks ekosistem KBLBB.

"Dasar pemikiran program KBLBB ini adalah untuk meningkatkan ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan impor BBM, yang akan berdampak positif dalam pengurangan tekanan pada neraca pembayaran akibat impor BBM," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif di Jakarta, Kamis, pada acara Public Launching KBLBB.

Saat ini, konsumsi BBM Indonesia sekitar 1,2 juta barel minyak per hari (BOPD), yang sebagian besar dipasok impor.

Dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi, ketergantungan pada BBM impor akan terus meningkat.

"Oleh karena itu, diperlukan penggunaan sumber energi lokal terutama energi baru terbarukan dan gas, yang digunakan untuk pembangkit listrik sebagai penyedia listrik bagi KBLBB, sehingga dapat meningkatkan kualitas udara dan mendukung pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca," imbuh Arifin.

Kementerian ESDM telah menyusun grand strategi energi, dengan salah satu programnya adalah penggunaan KBLBB.

Di samping itu, peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung dengan rencana pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU).

Pembangunan SPKLU dan SBKLU didukung Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik Untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, sebagai turunan Perpres 55 Tahun 2019.

Peta jalan menuju kendaraan bermotor listrik juga didukung rencana pembangunan SPKLU di 2.400 titik dan SPBKLU di 10 ribu titik sampai 2025, serta peningkatan daya listrik di rumah tangga pengguna KBLBB.

Pada kesempatan tersebut, Arifin mengatakan Indonesia memiliki potensi untuk membuat kendaraan listrik karena teknologi dan komponen yang digunakan lebih sederhana daripada kendaraan konvensional.

Hal ini merupakan kesempatan besar bagi industri otomotif di dalam negeri.

"Selain itu, kita juga memiliki potensi kemampuan dalam negeri untuk memproduksi baterai dengan didukung potensi tambang nikel yang cukup besar sebagai bahan baku baterai. Saat ini, telah dibentuk Indonesia Battery Holding (IBH) yang merupakan gabungan dari beberapa BUMN yaitu MIND ID, PT Pertamina, PT PLN, dan PT Aneka Tambang. Holding baterai ini akan mengolah produk nikel dari hulu ke hilir hingga menjadi produk baterai kendaraan listrik," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menyatakan keseriusan pemerintah mengimplementasikan kebijakan KBLBB.

"Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi, sekaligus sebagai meningkatkan kualitas kesehatan melalui lingkungan hidup yang bebas polusi," ujar Luhut.

Luhut mengajak seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD untuk menjadi pionir penggunaan KBLBB, khususnya sebagai kendaraan operasional dan memberikan apresiasi bagi instansi yang memulai menggunakan KBLBB sebagai kendaraan operasionalnya.

"Bagi yang belum, mulai saat ini saya mengajak untuk meningkatkan penggunaan KBLBB, kendaraan bebas BBM dan bebas polusi," ujarnya.

Kementerian ESDM juga menginisiasi penyiapan situs khusus untuk akses data dan informasi terkait KBLBB.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah menggerakkan gubernur menerbitkan peraturan yang mengatur pemberian insentif, mengikuti public launching, dan menggunakan KBLBB untuk kendaraan jabatan, operasional, maupun umum.

Sementara itu, kendaraan dinas Menteri Perhubungan dan pejabat eselon I Kementerian Perhubungan juga telah resmi berganti dari bahan bakar fosil menjadi mobil listrik sejak Rabu (16/12/2020).

Pada 2030, berdasarkan skenario awal grand design energi diproyeksikan terjadi penghematan devisa akibat pengurangan impor BBM setara 77 ribu BOPD yang dapat menghemat devisa sekitar 1,8 miliar dolar AS dan menurunkan CO2 11,1 juta ton CO2-e.

Untuk mencapai kondisi tersebut, jumlah kendaraan listrik pada 2030 ditargetkan sekitar 2 juta unit untuk kendaraan roda 4 dan 13 juta unit untuk roda 2.

Dari acara public launching ini, telah diperoleh komitmen sementara dari para peserta dan pelaku usaha terkait penyediaan KBLBB pada 2025 sekitar 19 ribu unit kendaraan roda 4 dan 750 ribu unit kendaraan roda 2 (data per 16 Desember 2020) yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 283 ribu ton CO2-e.

Pemerintah meyakini dengan kolaborasi dan interaksi yang intensif, serta peran media yang mampu memberikan informasi yang berimbang, akan menunjukkan bahwa Indonesia mendorong penggunaan KBLBB, perkembangan industri dan infrastruktur pendukung, dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri secara bertahap, namun pasti.

"Kita membutuhkan kerja yang luar biasa dan sinergi yang baik dalam mengimplementasikan program KBLBB agar tercapai target-target yang telah ditetapkan," pungkas Arifin.