DK PBB akan bahas soal Sahara Barat usai Trump ubah sikap atas Maroko

New York (ANTARA) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) berencana membahas Sahara Barat, kata diplomat, setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui kedaulatan Maroko di wilayah sengketa tersebut sebagai imbalan atas normalisasi hubungan Maroko dengan Israel.

Pengumuman Trump soal pengakuan tersebut pada pekan lalu tersebut merupakan perubahan dari kebijakan AS yang telah berjalan lama atas Sahara Barat.

Rencana DK PBB itu sendiri dinyatakan dalam sebuah rapat tertutup pada Senin (14/12) lalu atas permintaan Jerman, menurut keterangan para diplomat.

Duta Besar AS untuk PBB Kelly Craft mengirimkan salinan deklarasi Trump yang mengakui "bahwa seluruh wilayah Sahara Barat merupakan bagian dari Kerajaan Maroko" kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan DK PBB pada Selasa (15/12).

Selama ini, AS mendukung gencatan senjata tahun 1991 antara Maroko dengan Front Polisario --yang didukung Aljazair, sebagai gerakan yang mengupayakan Sahara Barat sebagai negara merdeka. Gencatan senjata tersebut diawasi oleh penjaga perdamaian PBB.

Wilayah Sahara Barat di lapangan dibagi oleh tembok yang memisahkan area di bawah kekuasaan Maroko --yang diklaim sebagai provinsi bagian selatan negara itu, serta area yang dikuasai oleh Polisario, dengan area penyangga yang dimandatkan oleh PBB di antara keduanya.

Pembahasan oleh PBB sejauh ini tak berhasil menjembatani perjanjian mengenai cara memutuskan nasib wilayah itu sendiri. Maroko menginginkan rencana otonomi di bawah kedaulatan negara itu, sementara Polisario ingin ada referendum yang didukung PBB, termasuk berisi pertanyaan tentang kemerdekaan.

Bagaimanapun, pengumuman Trump yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Januari 2021 mendatang itu akan diputuskan oleh Presiden terpilih AS Joe Biden. Tim Biden belum mau berkomentar mengenai masalah tersebut.

Sementara itu, Juru Bicara PBB Stephane Dujarric pekan lalu menyebutkan bahwa posisi Sekjen Guterres tetap tidak berubah.

"Beliau masih meyakini bahwa solusi atas perkara Sahara Barat adalah suatu hal yang mungkin, sejalan dengan resolusi DK PBB," kata Dujarric.

Pada Oktober, ke-15 negara anggota DK PBB sepakat memperpanjang misi perdamaian PBB, MINURSO, selama satu tahun, dengan mengesahkan sebuah resolusi yang "menekankan perlunya mencapai solusi yang realistis, dapat diterapkan, dan menjaga situasi politis atas persoalan Sahara Barat berdasarkan kompromi."

Sumber: Reuters