Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital atau digital governance merupakan solusi tepat untuk mengoptimalkan pelayanan publik.
Pemanfaatan teknologi informasi secara intensif dan masif harus dilakukan untuk terwujudnya reformasi birokrasi di Indonesia, kata Wapres di Jakarta, Kamis.
"Digital governance merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik," kata Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2020 yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara daring, Kamis.
Baca juga: Wapres susun sistem baru untuk pembangunan Papua dan Papua Barat
Kondisi pandemi COVID-19, lanjut Wapres, harus dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi melalui tatanan kehidupan baru yang sebagian besar dilakukan secara daring.
Meskipun terkendala pandemi, Wapres menegaskan bahwa kegiatan pembangunan nasional terus berjalan. Aparatur Sipil Negara (ASN) harus dapat mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kerja.
"ASN, sebagai penggerak roda pemerintahan, dituntut untuk tetap mempertahankan produktivitas kerja. Berbagai inovasi dan strategi harus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat," tegasnya.
Seluruh program kerja dan kegiatan yang dilakukan secara rutin harus dievaluasi dan ditinjau kembali urgensi, relevansi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.
"Refocusing seluruh aktivitas diharapkan benar-benar mengarah pada tujuan dan sasaran strategis instansi yang mendukung pada pencapaian visi dan misi nasional," jelasnya.
Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 merupakan momentum penting bagi segenap komunitas kepegawaian nasional untuk menyamakan persepsi dan perspektif, sekaligus untuk penguatan konsolidasi dan koordinasi.
"Rakornas Kepegawaian ini bertujuan untuk mengakselerasi serta menjaga kesinambungan program-program strategis digitalisasi sistem kepegawaian ASN dalam upaya mewujudkan SATU DATA ASN (ONE DATA ASN) nasional sebagai basis dalam pelayanan publik dan pengambilan keputusan di bidang SDM ASN," ujarnya.
Rakornas Kepegawaian Tahun 2020 diselenggarakan secara virtual, dengan diikuti sekretaris kementerian koordinator/sekretaris jenderal; sekretaris utama; kepala biro kepegawaian; sekretaris daerah provinsi, kabupaten dan kota; serta seluruh kepala badan kepegawaian daerah.
Baca juga: Wapres: Atasi kemiskinan Riau lewat pemberdayaan ekonomi umat
Baca juga: Wapres: Perluas "fintech" syariah untuk inklusi keuangan syariah
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2020
