Jakarta (ANTARA) - Studi-studi akademik di berbagai perguruan tinggi yang terkait dengan kampung nelayan hampir sebagian besar sepakat, kondisinya hingga kini masih memrihatinkan.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pun mengakui gambaran umum perkampungan nelayan selama ini adalah padat populasi penduduk, kumuh dan kotor.
Selain itu, menurut Kasubdit Sumatera II Direktorat Regional I Bappenas Fidelia Silvana, SP, M.Int.Econ.F, kondisi lainnya seperti jalan lingkungan dan drainase kurang memadai, minim ketersediaan air bersih/pengolahan sampah.
"Dan juga minimnya kesadaran masyarakat nelayan terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan," katanya saat konferensi dalam jaringan (daring) yang dipantau dari Jakarta, saat pencanangan Program Integritas Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan Kampung Nelayan Berkualitas, di Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Selasa (15/12).
Selain dari unsur Bappenas, narasumber daring lainnya adalah Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Ir Zanariah M.Si.
Sementara itu, secara luar ruangan (luring) pencanangan Program Integrasi Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan Kampung Nelayan Berkualitas di Kabupaten Batubara dilakukan bersama Bupati Batubara Ir Zahir, M.AP, Kepala BKKBN RI Dr (HC) dr Hasto Wardoyo, Sp.OG. (K).
Hadir juga Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr Ir Ridwan Mulyana, M.T, Ketua DPRD Batubara M. Syafi'i, S.H, serta masyarakat nelayan yang berada di tepian Selat Malaka itu.
Menurut Fidelia Silvana Kampung KB dikembangkan sebagai tindak lanjut hasil audiensi dengan Presiden Joko Widodo untuk merevitalisasi dan menggaungkan kembali Program KB, yang pertama kali dicanangkan oleh Kepala Negara pada 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Karena itu, dasar hukum pelaksanaan Kampung KB belum cukup kuat sehingga dilakukan inisiatif Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Optimalisasi Kampung KB.
Baca juga: Pemkot Bogor apresiasi kunjungan DPR RI ke Bogor terkait program KB
Baca juga: Komisi IX DPR nilai Program KB di Kota Bogor sudah berjalan baik
Perubahan nomenklatur
Dalam rangka optimalisasi pencapaian Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dilakukan perubahan nomenklatur penyebutan Kampung Keluarga Berencana (Kampung KB) menjadi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB).
Sesuai arahan dan dukungan Presiden terkait intensifikasi dan ekstensifikasi Program Bangga Kencana agar dapat berkontribusi dalam penanggulangan stunting (kekerdilan pada anak), penurunan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), penurunan unmet need KB --kebutuhan KB yang belum terpenuhi-- meningkatkan kesertaan KB, serta menurunkan angka kemiskinan.
Selain itu, perubahan nomenklatur juga diharapkan dapat meningkatkan ownership lintas sektor.
Untuk itu, telah dilakukan inisiasi penyusunan rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berencana untuk percepatan dan akselerasi kegiatan kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di Kampung KB yang pembahasan konsep Rancangan Inpres dilakukan sejak tahun anggaran 2018.
Kemudian, menindaklanjuti surat Kepala BKKBN Nomor 2634/PD.05.03/D4/2020 tanggal 25 September 2020 perihal Rancangan Instruksi Presiden tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, telah diadakan rapat pada 13 Oktober 2020 yang difasilitasi oleh Sekretariat Kabinet.
Rapat ditujukan untuk membahas kelanjutan rancangan peraturan perundang-undangan yang dimaksud serta menyamakan persepsi tentang rencana penyelenggaraan dan pengembangan Kampung KB.
Diskusi khusus dilakukan antara BKKBN dengan Kementerian PPN/Bappenas sebagai tindak lanjut untuk membahas konsep dan indikator keberhasilan pembangunan Kampung KB untuk persiapan pembahasan lanjutan dengan K/L terkait yang difasilitasi oleh Kemenko PMK.
Perkembangan baru disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.
"Dan itu akan dipayungi dengan Inpres yang sebentar lagi mudah-mudahan akan keluar," katanya.
Baca juga: BKKBN dan Kemsos salurkan bantuan ke Kampung KB di Papua Barat
Baca juga: BKKBN perkuat program kampung KB di Papua Barat
Kawasan strategis
Bupati Batubara Zahir menyatakan bahwa daerah pemekaran dari kabupaten induk, yakni Kabupaten Asahan, yang pada 8 Desember 2020 merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 itu berada dalam kawasan strategis secara geografis.
"Kabupaten Batubara ini, posisinya sangat strategis karena berada di kawasan perbatasan Selat Malaka. Maka, kita membutuhkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk memanfaatkan segala potensi yang ada, termasuk bidang perikanan dan kelautan," katanya.
Dalam kajian Universitas Andalas (Unand) yang dikutip dari http://scholar.unand.ac.id/ disebutkan bahwa Selat Malaka, adalah sebuah selat yang terletak pada 95 derajat bujur timur (BT)-103 derajat BTdi antara Semenanjung Malaysia dan Pulau Sumatera, Indonesia.
Dari segi ekonomi dan strategis, Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama.
Selat Malaka merupakan jalur perdagangan tersibuk di dunia, di mana selat ini dikenal sebagai jalur utama bagi lalu lintas perdagangan barang dan manusia antarwilayah, yang menjadi penghubung utama antara Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan, serta Asia Tenggara dan Asia Timur.
Selain itu, juga merupakan jalur laut Timur-Barat yang terpendek dibandingkan dengan jalur perairan lainnya. Dengan begitu, Selat Malaka menjadi jalur perdagangan strategis bagi dunia dalam melakukan ekspor impor barang melalui lintas perairan.
"Lebih dari 50 ribu kapal per tahun melintasi Selat Malaka, yang mengangkut hampir seperlima perdagangan laut dunia," kata Kepala Staf TNI-AL (Kasal) masa bakti 2002-2005 Laksamana Bernard Kent Sondakh.
Menurut Zahir usai pencanangan Program Integrasi Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan Kampung Nelayan Berkualitas di Desa Bandar Rahmat itu, dengan memadukan berbagai kebijakan intervensi lintas K/L, diharapkan segera ditindaklanjuti dengan kerja keras semua pihak terkait dengan program terkait, termasuk soal penanganan kekerdilan (stunting).
"Untuk itu kita perlu mempersiapkan segala sesuatu demi menyambut dunia global dan salah satunya meningkatkan kualitas keluarga nelayan yang terintegrasi dengan program KB di Kabupaten Batubara ini," katanya.
Dengan hadirnya Kampung KB di kawasan terpencil itu, diharapkan juga akan meningkatkan kualitas keluarga nelayan melalui program intervensinya.
Baca juga: Tiga kelurahan di Yogyakarta jadi percontohan pencegahan stunting
Baca juga: Demi sebuah produk hukum ramah anak
Konsumsi ikan
Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo mengemukakan bahwa memang ada kondisi ironis jika di kampung atau desa pesisir, yang ketersediaan ikan cukup dan bahkan berlimpah, angka kekerdilan masih tinggi.
"Asupan ikan itu penting karena kandungan proteinnya sangat baik bagi kesehatan tubuh," katanya.
Khusus untuk ibu-ibu dan anak-anak dengan mengonsumsi ikan juga dapat mengurangi angka kekerdilan.
Sedangkan Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP Ir Ridwan Mulyana menyatakan Kabupaten Batubara memang menjadi basis pembangunan skala nasional melalui program Kementerian KPP yang akan dipadukan dengan program K/L lintas sektoral pemerintah pusat dalam Program Integrasi Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dan Kampung Nelayan Berkualitas itu.
Dalam kaitan itu, disiapkan pengembangan melalui program kredit usaha rakyat (KUR), pengembangan iptek, pembentukan koperasi dan korporasi serta asuransi nelayan.
Selain itu, juga program perbaikan sanitasi yang buruk di kampung nelayan yang harus dibenahi, yang telah dimulai tahun 2020 hingga 2021.
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batubara Ir Antoni Ritonga menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan pelatihan --tidak saja bagi nelayan-- namun, juga istri nelayan untuk program pengembangan produk olahan produk ikan.
Selama ini, produk ikan di daerah pesisir, termasuk Desa Bandar Rahmat, memang masih dominan pada pengeringan ikan untuk diasinkan.
"Usai pencanangan, sudah kami siapkan pelatihan untuk inovasi produk ikan lainnya, apakah untuk terasi, kerupuk kulit ikan, dan lainnya," katanya.
Dengan latar belakang kondisi masih memprihatinkan, kampung nelayan dan harapan peningkatan kualitas SDM keluarga, tentu suara dari tepian Selat Malaka, yakni dari Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, bisa diwujudkan dengan keterlibatan semua pihak yang sudah punya komitmen kuat itu.*
Baca juga: GAIN : Trenggalek jadi daerah percontohan penurunan angka stunting
Baca juga: Aceh beri penanganan prioritas bagi sembilan daerah rawan pangan
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
