Setiap 100 juta dolar AS hasil korupsi yang bisa dikembalikan, setidaknya dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah
Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan selain melakukan pencegahan dan penindakan, KPK juga harus gencar melakukan pemburuan aset tindak pidana korupsi yang disimpan di luar negeri.
Bambang Soesatyo (Bamsoet) usai menghadiri peringatan puncak Hari Anti-Korupsi Sedunia, di KPK, Jakarta, Rabu, mengatakan perburuan itu salah satunya dengan memanfaatkan langkah pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI).
Bank Dunia kata Bamsoet menekankan bahwa pengembalian aset tindak pidana korupsi sangat penting bagi pembangunan negara berkembang.
"Setiap 100 juta dolar AS hasil korupsi yang bisa dikembalikan, setidaknya dapat membangun 240 kilometer jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah," ungkap dia.
Baca juga: Presiden: Menumbuhkan rasa malu jadi hulu pencegahan korupsi
Baca juga: Firli: Bangun kesadaran masyarakat korupsi tak lagi dianggap budaya
Skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya 38 poin menjadi 40 poin dalam Corruption Perception Index (CPI) 2019 oleh Transparency International Indonesia (TII). Sehingga, menempatkan Indonesia di posisi 85 dari 180 negara dunia.
"Untuk skala Asia, kita berada di posisi ke-40. Masih kalah dari Singapura (skor CPI 4), Hong Kong (skor 16), Jepang (skor 20). Kita hanya lebih baik dibandingkan Vietnam (skor 96), Thailand (skor 101), atau Filipina (skor 113)," katanya.
Hal itu menurut Bamsoet menandakan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian RI.
Ketua DPR RI ke-20 ini turut mengapresiasi kinerja KPK yang mampu menyelamatkan uang negara mencapai Rp63,8 triliun selama periode 2016-2019.
Bidang pencegahan KPK berhasil menyelamatkan uang negara mencapai Rp10,4 triliun di semester I 2020. Serta menambah pendapatan daerah melalui program peningkatan pendapatan asli daerah kurang lebih Rp80,1 triliun.
Fokus KPK mengedepankan aspek pencegahan lanjut dia patut didukung. Berdasarkan laporan Transparansi Internasional Indonesia, selama ini uang rakyat dalam praktik APBN dan APBD menguap sekitar 30-40 persen oleh perilaku korupsi.
"Modus operandi korupsi yang paling banyak, sebesar 70 persen-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah," ujar Bamsoet.
Baca juga: Hari Antikorupsi Bareskrim selamatkan uang negara Rp222 miliar
Baca juga: Ketum ICMI: Tempatkan jabatan untuk memberi bukan meminta
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020