Ia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, juga berharap, aparat pemerintah juga melakukan pendekatan dan langkah-langkah yang tepat sehingga tidak turut andil membuat suasana semakain runyam.
Pria kelahiran Purwokerto, 15 Desember 1945 itu menyayangkan jika ada pihak-pihak yang berusaha membenturkan antara ulama dengan aparat. Karena menurutnya jika hal semacam ini dihadapi dengan manuver militer malah bisa membuat perlawanan semakin kuat yang bisa berujung terpecah belah.
Baca juga: Kepala BNPT: Ulama berperan penting persatukan bangsa lewat dakwah
”Jangan sampai di masyarakat muncul anggapan bahwa agama dizalimi, ulama dikriminalisasi dan segala macam. Harus dijelaskan siapa yang pegang kendali saat ini, Presiden memberi contoh dan arahan kepada bawahannya,” tutur anggota MPR RI periode 1999-2004 itu
Lebih lanjut, Achmad mengharapkan pemerintah dalam kebijakannya memberikan contoh yang tegas dan jelas jangan malah membingungkan dan menjadi perdebatan di masyarakat.
”Harusnya kita berhenti saling curiga untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa ini. Jangan seperti kemarin salah satu menteri membuat statement mencurigai penghafal Qur’an, ini kan malah membuat para ulama bingung,” jelasnya.
Achmad menambahkan bahwa dirinya prihatin dengan kondisi saat ini karena adanya sikap saling curiga. Sikap saling curiga tersebut membuat ulama yang sering menyuarakan dukungan kepada pemerintah malah dianggap antek-antek pemerintah. Bahkan menurutnya, karena hal tersebut, saat ini semua langkah pemerintah menjadi dicurigai.
”Mari kita berhenti saling mencurigai, sudah saatnya untuk kita saling merangkul antar sesama anak bangsa. Misalnya kemarin seperti kasus yang akhir-akhir ini, pemerintah sebaiknya menemuinya atau bahkan merangkulnya, jangan malah dihadap-hadapkan dengan aparat,” ucapnya.
Baca juga: FKPT Jatim libatkan LDK cegah paham radikalBaca juga: BNPT bentuk kelembagaan FKPT Papua dan Papua Barat
Selain itu dirinya menyebut, kalau soal Khilafah itu sudah jelas utopis, tidak mungkin ada di negeri ini. Karena di negeri lain Khilafah itu juga ditolak semua. Menurutnya hal itu muncul karena ada sponsornya dari asing yang tujuannya untuk mengadu domba masyarakat bangsa ini.
”Maka pemerintah sebaiknya adakan saja pertemuan para alim ulama, minta tolong saja kepada ulama terkenal seperti Habib Lutfi karena dia dianggap netral oleh semua pihak,” kata Achmad.
Menurut dia, ulama seperti Habib Lutfi meskipun ia menjadi Watimpres namun tidak dicurigai sebagai antek pemerintah karena ia bisa menjaga netralitasnya.
Menurut dia seharusnya ulama dan umara (pemimpin) itu berjalan beriringan. Untuk itu, perlu ada forum komunikasi antara ulama dan umara ini.'
”Dibuat seperti seminar saja maka nanti akan ketemu itu, kalau sudah saling ketemu dan bicara maka nanti yang di bawah-bawahnya juga akan meniru. Jadi kalau ada ulama yang dianggap bersebarangan dekati saja langsung dengan jiwa besar, sepanjang tidak menjadi ancaman keamanan,” tuturnya.
Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2020
