Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menilai ada tiga kunci sukses kepala daerah agar mampu membawa rakyatnya makmur dan sejahtera, yaitu bersih, transparan serta profesional dalam bekerja mengelola potensi serta kekayaan wilayahnya.
Menurut dia, bersih artinya tidak korupsi, transparan selalu terbuka dan membuka dialog kepada masyarakat terhadap semua kebijakan yang akan dikeluarkan terutama soal anggaran.
"Lalu profesional, tidak melakukan nepotisme. Kepala daerah harus melakukan rekrutmen dengan berbasis kepada kemampuan," kata Fadel dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Hal tersebut disampaikan Fadel dalam acara Forum Group Discusion Kebangsaan dengan tema "Peran Generasi Muda Memberantas Korupsi" kerjasama MPR dengan DPC Gerakan Pemuda Marhaenis, di Kota Gorontalo, Jumat (11/12).
Baca juga: Fadel Muhammad minta kepala daerah fokus bangun SDM
Baca juga: Wakil Ketua MPR berharap tidak ada klaster pilkada
Baca juga: MPR: Kesehatan-ekonomi harus dipulihkan pasca-pandemi COVID-19
Dia menjelaskan, mengapa dirinya menekankan agar kepala daerah bekerja berdasarkan tiga hal tersebut, karena dirinya sangat miris banyaknya kepala daerah sekitar 300 orang lebih tersangkut kasus korupsi.
"Ini sangat menyedihkan sekali mereka tidak amanah dalam mengelola uang rakyat. Kejadian baru-baru ini malah setingkat menteri yang terkena kasus korupsi," ujarnya.
Fadel menjelaskan, seharusnya para kepala daerah setelah menerima amanah jabatan dan juga pejabat negara lainnya harus betul-betul meresapi bahwa yang bersangkutan akan mengelola banyak uang rakyat yang mesti digunakan hanya untuk kepentingan rakyat.
Menurut dia, jika kepala daerah dan pejabat negara bisa berpegang teguh kepada moral serta hati nurani dalam menjalankan tugas-tugasnya, maka itu akan menjadi contoh yang baik kepada rakyatnya.
Dalam kesempatan itu, Fadel juga menyinggung wacana besar yang selalu muncul dalam setiap kasus korupsi yaitu hukuman mati terutama bagi oknum pejabat yang melakukan korupsi bantuan sosial masyarakat.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menegaskan bahwa MPR akan mendengarkan terlebih dahulu usulan dari KPK dan para ahli pidana.
"Tanggal 17 Desember nanti, Pimpinan MPR mau membahasnya, apakah perlu hukuman mati atau seumur hidup untuk kejahatan seperti itu," katanya.
Fadel mengatakan dirinya sangat memaklumi jika banyak masyarakat yang geram terkait tindakan korupsi pejabat negara sehingga menginginkan hukuman mati bagi pelakunya.
Dia juga mengajak para kepala daerah dan pejabat negara yang lain untuk tidak mengkhianati kepercayaan rakyat karena dampak serius dari kejahatan korupsi sangat luar biasa.
Fadel menilai kontrol dari masyarakat termasuk generasi muda juga penting sehingga semua pihak harus bersama-sama menjaga dan mengawasi agar kasus-kasus korupsi tidak lagi bertambah banyak.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
