Deputi LIPI: Pendekatan kualitatif perlu tempat di kajian kependudukan

Jakarta (ANTARA) - Pendekatan kualitatif perlu diberikan tempat dalam kajian isu-isu kependudukan dan pembangunan Indonesia, seperti yang disampaikan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Tri Nuke Pudjiastuti.

Nuke saat memberikan sambutan di peluncuran buku "Kependudukan dan Pembangunan: Persembahan untuk 80 Tahun Dr. Yulfita Raharjo" yang dilakukan secara virtual oleh Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, dipantau dari Jakarta pada Jumat, mengatakan pendekatan kualitatif itu perlu diberikan tempat agar dinamika yang terjadi di masyarakat dapat tertangkap secara holistik

Dia memberikan contoh pada apa yang bisa dipelajari dari karier panjang Dr. Yulfita sebagai pakar studi kependudukan dan gender.

Pelajaran lain yang bisa dicontoh dari kepala Pusat Penelitian Kependudukan LIPI 1991-2000 itu, kata Nuke, adalah konsistensi atas isu yang ditekuni yang memang harus dilakukan seorang ilmuwan untuk menjadi spesialis.

Dia juga memuji Yulfita memberikan sumbangan dalam memperluas pengetahuan dan pengertian yang mendalam tentang isu perempuan serta membumikan konsep gender dari yang bersifat teoritis menjadi implementasi.

Dalam kesempatan tersebut, Kelapa LIPI Laksana Tri Handoko memuji pencapaian dari Dr. Yulfita, menekankan perspektif gender menganalisis isu-isu kependudukan yang merupakan salah satu kompetensi Yulfita telah dirujuk oleh berbagai pihak, terutama untuk pengembangan kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender.

Buku itu sendiri merupakan antologi atau kumpulan tulisan-tulisan Yulfita Raharjo yang telah dipilih dari banyak tulisannya. Dalam keterangannya Handoko meyakini ilmu kependudukan memiliki hubungan erat dengan kebijakan ekonomi dan sosial dari sebuah negara.

"Kesadaran akan perlunya mengembangkan ilmu kependudukan muncul di negara-negara industri maju di mana pertumbuhan ekonomi akan terhambat, atau menurun, apabila perkembangan faktor kependudukan tidak diperhatikan dengan seksama," ujarnya.*